Keterlambatan terjadi karena kekurangan anggaran pada kode rekening gaji pokok PPPK tahun 2021–2024, dan pemerintah daerah masih menunggu pengesahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Dosen, damkar, nakes, hingga Satpol PP paruh waktu resmi diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027. Selain itu, seleksi CPNS juga segera dibuka pada November 2026.
Kategori: Layanan Publik dan Pemerintahan
Ormas MPI dan Jusuf Hamka Bikin Gerakan Makan Bahagia Gratis, Jubir Kemenko Perekonomian: Bukan Saingan MBG
Jusuf Hamka—yang akrab disapa Babah Alun—menyebut gerakan gotong royong ini merupakan dukungan konkret terhadap program unggulan pemerintah.
Pastikan Keamanan Santri, Pemkot Surabaya Data Semua Ponpes: Bangunan Dicek, Santri Dilatih Mitigasi
Perizinan menjadi kunci agar Pemkot bisa memberi intervensi.
Pemerintah Siapkan Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan, Tunggu Payung Hukum
Kebijakan ini diklaim sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar kesehatan rakyat.
Tidak Hanya Jual Beli Kuota, KPK Dalami Dugaan Korupsi Katering, Akomodasi dan Logistik Haji 2024
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut dari berbagai temuan dan catatan Pansus Hak Angket Haji DPR RI.
Satgas Penataan Pesantren Dibentuk Usai Ambruknya Ponpes Al-Khoziny, Pemerintah Siapkan Audit Nasional
Menteri Agama akan turun langsung mengecek kondisi pesantren serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Janji Coretax Beres 15 Hari, Menkeu Purbaya Tegaskan Pakai Ahli IT dari Dalam Negeri
Ia optimistis proses itu berjalan sesuai jadwal meski membuka kemungkinan sedikit meleset.
Tiga Pakar Hukum Calon Tim Reformasi Polri: Yusril, Mahfud, dan Jimly Desak Perubahan Kultur dan Penegakan Hukum yang Adil
Mereka satu suara: reformasi Polri tak bisa hanya berhenti di struktur, tapi harus menyentuh akar budaya kekuasaan yang masih kuat melekat.
Kakanwil Kemenag Jateng Dicecar Soal Diskresi Eks Menag Yaqut yang Bikin Kuota Haji Reguler Berkurang
Penyidik mendalami sejauh mana Saiful memahami mekanisme pembagian kuota haji tambahan tersebut.
Menlu Tegaskan Soal Visa Atlet Israel Bukan Wewenang Kemenlu, Gubernur Jakarta dan Muhammadiyah Kompak Menolak
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan menolak keras kehadiran atlet Israel di ibu kota. Ia menilai kehadiran mereka tak membawa manfaat, justru bisa memantik amarah publik.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.