Hasil efisiensi akan diprioritaskan untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti perbaikan jalan kampung, penerangan jalan umum, hingga bantuan sosial bagi kelompok rentan.
Kemenko Pangan menyalurkan bansos beras 30 kg pada akhir September 2026 bagi 33,2 juta warga. Simak cara cek status penerima pakai NIK KTP lewat situs dan aplikasi resmi Kemensos.
Headline
Kategori: Layanan Publik dan Pemerintahan
Pakar Hukum Sindir KPU “Pagi Dele Sore Tempe” Soal Aturan Dokumen Capres
Menurutnya, keputusan KPU sejak awal bermasalah karena tidak mempertimbangkan dampak strategis terhadap keterbukaan informasi publik maupun kredibilitas lembaga.
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres
Dengan pencabutan aturan tersebut, Afifuddin memastikan KPU akan menyesuaikan kembali tata kelola informasi, termasuk kemungkinan membuka dokumen capres-cawapres kepada publik sesuai ketentuan undang-undang.
FGSNI Tolak Guru Jadi Penerima MBG, Minta Anggaran Dialihkan ke Tunjangan
FGSNI menilai, jumlah guru yang jutaan orang akan menyedot anggaran sangat besar jika ikut menerima MBG. Lebih tepat jika dana itu dialokasikan untuk kelanjutan program inpassing, pengangkatan guru PPPK swasta atau honorer, serta peningkatan insentif lain.
Gerbong KA Matarmaja Diupgrade, Netizen: Kalau Tiketnya Naik Mending Sleeper Bus
Tarif tiket KA antarkota bersifat dinamis. Bisa berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kelas, rute, dan tanggal perjalanan. Selama tidak melebihi tarif batas atas dan bawah yang telah ditetapkan
Guru Ikut Dapat Jatah Makan Bergizi Gratis, BGN: Sudah Masuk Skema Anggaran
Kepala BGN Dadan menjelaskan, pemberian MBG untuk guru telah tercantum dalam Perpres BGN dan masuk kategori penerima manfaat “lainnya”.
Indonesia Ajukan Proposal Beli Tanah di Makkah untuk Bangun Kampung Haji
Proposal akan diajukan ke Pemerintah Arab Saudi pada 30 Oktober mendatang.
KPU Bantah Lindungi Jokowi-Gibran soal Ijazah, Tegaskan Aturan Berlaku Umum
KPU menegaskan, Keputusan KPU 731/2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan berlaku untuk semua kandidat, bukan hanya individu tertentu.
Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025 ‘8+4+5’, Magang ‘Fresh Graduate’ Dapat Gaji Rp3,3 Juta
Penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP.
Blunder KPU Soal Dokumen Capres Diduga Demi Tutupi Skandal Ijazah Palsu
KPU dinilai keliru menafsirkan aturan perlindungan data pribadi dengan menjadikannya dasar kerahasiaan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.