Setelah viral “Tepuk Sakinah” Kemenag, kini giliran Ditjen Pajak lewat “Tepuk Coretax” yang mencuri perhatian publik. Namun di balik gaya jenaka, muncul kritik keras soal sistem dan prioritas birokrasi.
Setelah Kementerian Agama lebih dulu viral dengan “Tepuk Sakinah”, kini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ikut membuat versi serupa: “Tepuk Coretax”. Konten tersebut pertama kali diunggah oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ende, Nusa Tenggara Timur, melalui akun resmi media sosial mereka.
“#KawanPajak ayo segera aktivasi akun Coretax dan kode otorisasi untuk pelaporan SPT Tahunan 2025 di coretaxdjp.pajak.go.id,” tulis akun @pajakende, dikutip Selasa (7/10).
Video berdurasi singkat itu menampilkan tiga pegawai KPP Ende—dua pria dan satu wanita—menyanyikan jingle ringan sambil menari di lobi kantor berlatar logo DJP. Dengan tepuk tangan dan gerakan enerjik, mereka menyanyikan lirik: “Aktivasi akun Coretax wajib pajak, sekarang. Jangan tunggu, jangan tunggu tahun depan.”
Unggahan tersebut juga memuat tampilan antarmuka login Coretax lengkap dengan langkah-langkah pengisian NIK/NPWP, kata sandi, dan captcha. DJP mengklaim video itu dibuat untuk mengingatkan masyarakat agar tak menunda aktivasi akun menjelang masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025.
View this post on Instagram
Namun, reaksi publik justru beragam. Banyak warganet menilai aksi “Tepuk Coretax” ini terlalu menyepelekan persoalan serius di dunia perpajakan. Aktivis sekaligus musisi Melanie Subono menilai tren semacam itu memperlihatkan pola pikir birokrasi yang gemar mencari sensasi ketimbang solusi.
“Karena joget dan tepuk adalah solusi! Dari pilpres sampai pajak sampai masalah sakinah-sakinahan,” sindir Melanie di akun media sosialnya.
Kolom komentar pun dipenuhi kritik dari publik:
“Benahi dulu sistemnya.”
“Kemenag: Tepuk Sakinah. DJP: Tepuk Coretax. Rakyat: Tepuk Jidat.”
