Presiden Prabowo menegaskan keselamatan anak menjadi perintah utama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden di SPPG tidak boleh dianggap angka semata.
Presiden RI Prabowo Subianto menekankan keselamatan anak adalah prioritas utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pesan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9).
“Kemarin, Bapak Presiden setibanya di Tanah Air langsung memimpin rapat di Halim, malamnya masih lanjut bahas MBG, dan siang ini kami rapat koordinasi lintas kementerian. Jadi, betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini,” kata Zulhas.
Menurutnya, insiden keracunan yang terjadi di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi perhatian khusus. “Atas petunjuk Bapak Presiden, pemerintah menegaskan keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden bukan sekadar angka, tetapi menyangkut generasi penerus,” ujarnya.
Pemerintah menutup sementara SPPG bermasalah, mengevaluasi kedisiplinan juru masak, serta melakukan sterilisasi peralatan, perbaikan sanitasi, kualitas air, dan alur limbah. “Semua kementerian, lembaga, pemda, dan pemangku kepentingan MBG harus aktif mengawasi. Tidak menunggu,” tegas Zulhas.
Ia menambahkan, setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). “Harus. Wajib hukumnya. Kalau tidak ada, kejadian bisa terulang. Keselamatan anak-anak adalah perintah utama,” katanya.
Zulhas juga meminta puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) aktif memantau SPPG secara rutin. “Menkes diminta mengoptimalkan puskesmas di seluruh tanah air, juga UKS, untuk ikut mengawasi,” jelasnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan koordinasi berlanjut pada Senin (29/9) pagi melalui rapat virtual dengan kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, dan sekda. “Akan dihadiri langsung oleh Menkes yang memberi arahan teknis,” ujarnya.
Zulhas memastikan rapat lanjutan kembali digelar Rabu depan. “Kita tindak lanjuti untuk langkah yang lebih serius,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo di Istana Negara, Sabtu (27/9). Menurutnya, kasus keracunan mayoritas terjadi di SPPG yang baru beroperasi. “SDM masih kurang jam terbang. Selain itu, ada faktor bahan baku, air, dan pelanggaran SOP,” ujarnya, Minggu (28/9).
Menanggapi hal itu, Prabowo menyatakan keprihatinan sekaligus memberi arahan. Setiap SPPG harus memiliki koki terlatih, alat rapid test makanan, sterilisasi food tray, filter air, dan CCTV terhubung ke pusat. “Langkah ini untuk memperkuat kualitas layanan dan memastikan program gizi nasional aman,” tegasnya.
Dadan mencatat, sejak 6 Januari hingga 31 Juli 2025, 2.391 SPPG beroperasi dengan 24 kasus insiden. Periode 1 Agustus–27 September bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus. “Total SPPG kini 9.615 unit, melayani sekitar 31 juta penerima manfaat,” katanya.***
