Oportunis
Nixon kembali mendapatkan kesempatan naik panggung politik setelah rekannya di Partai Republik, Barry Goldwater, diobok-obok oleh Presiden Lyndon B. Johnson dari Partai Demokrat. Johnson adalah pengganti Kennedy yang ditembak mati.
Nixon memanfaatkan citra Goldwater yang sedang remuk untuk mengambil alih posisinya. Singkat kata, dia kembali mendapatkan kesempatan untuk mencoba peruntungan nyapres melalui Republik pada 1968.
Kali itu nasib Nixon sedikit lebih baik. Pasalnya, pamor Presiden Lyndon Johnson sedang tenggelam setelah diduga terlibat Perang Vietnam. Sementara calon pengganti Johnson dari partai Demokrat, Hubert Humphrey, yang pernah menjadi wakilnya Johnson, ikut-ikutan tercemar oleh perang.
Di tengah situasi itulah Nixon ‘berselancar’ dengan mengobral janji bakal mengakhiri perang dan membawa damai bersama kehormatan—pride and glory.
Pada saat itu kampanye Partai Demokrat juga sedang memburuk di Chicago. Pecah kerusuhan yang melibatkan polisi, Wali Kota Daley, para pemrotes, serta aktivis hak-hak sipil yang memprotes Perang Vietnam.
Nixon juga mengambil keuntungan dengan mencoba jadi penengah dalam konflik rasial, buntut pembunuhan terhadap pejuang hak asasi kaum kulit hitam AS Martin Luther King, Jr.
Di tengah situasi itulah Nixon muncul dan menyatakan, “berbicara untuk mayoritas yang diam”. Dia berjanji mengembalikan hukum dan tata tertib untuk semua warga negara Amerika, apa pun warna kulitnya.
Kampanye Nixon berhasil. Dia menang mutlak, terpilih sebagai AS-1.
Paranoid
Namun, setelah Nixon menjabat, janji kampanye yang menghantarnya ke Gedung Putih tidak dia tepati. Bukannya menyetop perang Vietnam, dia malah meningkatkan intensitas perang dan memperluas ekspansinya ke hampir seluruh dataran Indochina, yang meliputi Laos dan Kamboja.
Agresi ke Vietnam dan sekitarnya itu diputuskannya sendiri menggunakan hak preogratif. Sebenarnya keputusan itu tidak sah, karena konsitusi Amerika mengatur bahwa perang hanya bisa diputuskan Kongres.
Namun, Nixon mengatakan kepada Kongres bahwa dia telah menyiapkan berbagai rencana sebelum mengambil keputusan agresi. Jika ternyata perang tidak mendatangkan kemenangan sebagaimana yang dijanjikan Pentagon kepadanya, kata Nixon, Vietnam bakal dia giring ke meja negosiasi.
Kongres pun diam.
Untuk mengambil dan menerapkan kebijakan yang “sarat kegiatan-kegiatan terselubung”, seperti keputusan perang Vietnam, butuh kerahasiaan ketat. Dalam hal ini, Nixon hanya mempercayai sedikit orang di Gedung Putih.
Nixon memilih membentengi dirinya dengan orang-orang luar pemerintahan, yaitu orang-orang yang tidak memegang kedudukan publik dan tak punya gagasan politik, tetapi berambisi memperoleh kekuasaan semata-mata.
Nixon pun menunjuk Bob Haldeman, mantan humasnya dalam pertarungan pilgub California, sebagai staf Gedung Putih. Haldeman lah yang mengendalikan jalan masuk ke Presiden Nixon. Seorang humas lainnya, teman Haldeman, bernama John Ehrlichman, dijadikan asisten untuk urusan domestik. Sedangkan mantan mitra hukum Nixon sekaligus manajer kampanyenya pada tahun 1968, John Mitchell, ditunjuk jadi Jaksa Agung.
Namun demikian, ‘benteng-benteng’ tersebut rupanya belum cukup untuk membuat Nixon merasa aman. Tekanan oposisi yang mendesaknya agar menghentikan perang Vietnam semakin gencar.
