Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai sistem voting menjadi sumber mudarat bagi NU. Ia mendesak PBNU kembali ke khittah, musyawarah, dan kerja umat.
Ketua Umum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar mengkritik arah kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Selasa, 28 April 2026, Cak Imin menilai PBNU gagal menyambungkan struktur organisasi dengan kekuatan kultural NU di akar rumput.
“Lebih fokus ke persoalan yang tidak relevan dengan masyarakat bawah,” kata Cak Imin, dikutip dari AFU.ID. Ia menyebut sejumlah urusan organisasi ikut terbengkalai, mulai dari administrasi, kaderisasi, pendidikan, hingga layanan masyarakat bawah.
Voting Dipersoalkan
Cak Imin menilai akar persoalan itu berada pada sistem pemilihan langsung atau voting dalam penentuan kepemimpinan. Menurut dia, mekanisme tersebut membuka ruang perebutan jabatan dan kepentingan politik praktis di tubuh organisasi.
“Ditunjuk lewat musyawarah saja,” ujar Cak Imin. Ia juga menyinggung persoalan surat keputusan di bawah yang tak kunjung turun dan pendidikan masyarakat yang diabaikan. Kritik itu diarahkan agar NU kembali menempatkan khidmat umat di atas perebutan posisi.
Isu tambang turut masuk dalam sorotannya. Cak Imin menyebut wilayah tambang berpotensi menjadi sumber masalah bila tidak dikelola dengan tata kelola organisasi yang sehat. Karena itu, ia mendorong transformasi internal PBNU.
Jejak Lama Suksesi NU
Kritik Cak Imin bertemu dengan sejarah panjang pemilihan pemimpin NU. NU Online mencatat, intrik pemilihan Ketua Umum PBNU mulai tampak pada Muktamar Ke-21 di Medan pada 1956, ketika KH Idham Chalid mengalahkan Kiai Dachlan melalui voting.
Ketegangan serupa muncul dalam Muktamar Ke-25 NU di Surabaya pada 1971. Saat itu, peserta berdebat mengenai pemilihan langsung dan sistem formatur. Baru pada Muktamar Ke-27 di Situbondo pada 1984, NU memakai formatur yang dikenal sebagai AHWA.
Mekanisme AHWA kembali diterapkan pada Muktamar Ke-33 NU di Jombang pada 2015, tetapi terbatas untuk memilih Rais Aam. ANTARA mencatat, muktamirin saat itu menyepakati pemilihan Rais Aam melalui musyawarah mufakat oleh sembilan ulama sepuh.
