KPK membongkar peran krusial Dirjen PHU Hilman Latief dalam skandal korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menag Yaqut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak. Usai menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas pada Kamis (12/3/2026), KPK kini menyoroti peran sentral Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membeberkan bagaimana Hilman bermain dalam pusaran manipulasi dan korupsi kuota haji tambahan.
Mengubah Kesepakatan Secara Sepihak
Skandal ini bermula pada Mei 2023 ketika Pemerintah Arab Saudi memberikan 8.000 kuota haji tambahan. Awalnya, Komisi VIII DPR dan Kemenag sepakat mengalokasikan seluruh kuota tambahan ini murni untuk jemaah reguler.
Namun, situasi berubah arah setelah bos agen travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur, menyurati Yaqut untuk meminta jatah demi “memaksimalkan penyerapan”. Fuad kemudian langsung melobi Hilman Latief. Merespons lobi tersebut, Hilman secara aktif mengusulkan kepada Yaqut agar membelokkan kesepakatan DPR. Ia meminta kuota dibagi menjadi 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk jalur khusus.
Yaqut langsung mengamini usulan ini. Ia menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 467 Tahun 2023 yang mengesahkan pembagian 7.360 kuota reguler dan 640 kuota khusus. Aturan inilah yang kemudian menjadi pintu masuk kejahatan sistematis di tubuh Kemenag.
Praktik Jalur Cepat Berbayar
Setelah payung hukum terbit, para bawahan Hilman mulai bermanuver. Rizky Fisa Abadi, mantan Kasubdit Perizinan Haji Khusus Kemenag, menemui Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Rizky secara sepihak membagikan jatah kuota khusus kepada 54 PIHK pilihan. Melalui jalur ini, jemaah bisa langsung berangkat tanpa perlu mengantre. Sebagai imbalannya, Rizky memungut fee percepatan sebesar 5.000 dolar AS (sekitar Rp84,4 juta) per jemaah. Salah satu modus operandi mereka adalah menyulap jemaah pengguna visa mujamalah menjadi jemaah haji khusus. Uang haram dari praktik jual beli antrean ini mengalir deras ke kantong sejumlah petinggi Kemenag.
Dugaan Aliran Dana ke Kantong Dirjen PHU
Di mana posisi Hilman dalam pusaran uang panas ini? Penyidik KPK mengendus kuat adanya aliran dana pelicin yang masuk ke kantong sang Dirjen. Kecurigaan ini memaksa KPK untuk memeriksa Hilman secara maraton selama lebih dari 11 jam pada 18 September 2025 lalu.
Asep Guntur menegaskan bahwa posisi Hilman sangat krusial karena ia memegang kendali regulasi ibadah haji. Penyidik mencecar Hilman terkait alur komando dan proses penerbitan Surat Keputusan yang menjadi akar masalah. Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Hilman selama 10 jam terkait SK Menag Nomor 130 Tahun 2024 yang semakin memperparah keadaan dengan membagi kuota tambahan menjadi 50 persen reguler dan 50 persen khusus.
Meski begitu, Hilman terus berdalih. Ia membantah mengembalikan uang ke KPK dan mengklaim penyidik hanya menanyakan persoalan normatif mengenai regulasi dan tahapan pemberangkatan haji.
Babak Baru Pemberantasan Korupsi Kemenag
Kasus korupsi kuota haji ini jelas mencoreng muruah Kementerian Agama dan mencederai rasa keadilan calon jemaah haji yang sudah rela mengantre puluhan tahun. KPK kini memikul tanggung jawab besar untuk membongkar tuntas skandal ini sampai ke akar-akarnya, termasuk membuktikan secara hukum sejauh mana keuntungan pribadi yang Hilman Latief raup. Publik menanti ketegasan hukum agar praktik kotor yang menodai ibadah suci ini tidak pernah terulang kembali.***
