Senator Senayan periode 2019-2024 telah menggodok usulan untuk menambah jumlah Komisi di DPR RI. Penggodokan kemungkinan dilanjutkan oleh anggota DPR periode 2024-2029 yang dilantik 1 Oktober ini. Analis menganggap langkah tersebut tidak urgen. Logika jungkir balik demi mengakomodasi elite politik di Indonesia.
Dalih penambahan komisi ini adalah untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian, yang menurut rencana bakal bertambah dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Sebelas Komisi yang ada di DPR RI saat ini dirasa belum cukup untuk mengawal jalannya pemerintah mendatang.
Ketua DPR RI periode 2019-2024, yang kembali ditetapkan sebagai ketua pada periode ini, Puan Maharani, pada Selasa, 24 September 2024, mengatakan bahwa penambahan jumlah komisi bakal memperkuat kemitraan antara pemerintah dan legislatif. Maka dari itu, kata dia, parlemen berencana menambah jumlah komisi—menyusul rencana bertambahnya jumlah kementerian era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Ini (rencana penambahan komisi) lagi dimatangkan. Kami sedang godok dan sesuai mekanismenya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).
Soal potensi bagi-bagi jabatan pimpinan dengan mencuatnya wacana ini, Puan menjawab diplomatis. Kata dia, pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) dilakukan sesuai tata tertib DPR. Puan pun berharap komisi baru dapat terpenuhi melalui mekanisme musyawarah dan mufakat yang diikuti oleh semua fraksi di DPR.
“Nanti akan kami lakukan (pemilihan pimpinan komisi/AKD baru) sesuai dengan mekanisme dan kita bicarakan sesuai dengan musyawarah dan mufakat, itu,” katanya.
Apakah Penambahan Komisi Semendesak Itu?
Ahli hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, sebagaimana dikutip dari Tirto, menilai bahwa usulan menambah jumlah komisi di DPR sama sekali tidak mendesak. Yang menjadi masalah utama, kata pria yang akrab disapa Castro ini, adalah keinginan pemerintahan Prabowo menambah jumlah kementerian.
Wacana menambah jumlah komisi di DPR, menurut Castro, juga bakal melahirkan konsekuensi lain, yaitu bertambahnya jumlah anggaran. Oleh karena itu, penambahan jumlah komisi, dalam pandangnnya, dinilai sebagai solusi yang tidak efektif dalam merespons pemerintahan ke depan.
