Senator Senayan periode 2019-2024 telah menggodok usulan untuk menambah jumlah Komisi di DPR RI. Penggodokan kemungkinan dilanjutkan oleh anggota DPR periode 2024-2029 yang dilantik 1 Oktober ini. Analis menganggap langkah tersebut tidak urgen. Logika jungkir balik demi mengakomodasi elite politik di Indonesia.
Dalih penambahan komisi ini adalah untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian, yang menurut rencana bakal bertambah dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Sebelas Komisi yang ada di DPR RI saat ini dirasa belum cukup untuk mengawal jalannya pemerintah mendatang.
Ketua DPR RI periode 2019-2024, yang kembali ditetapkan sebagai ketua pada periode ini, Puan Maharani, pada Selasa, 24 September 2024, mengatakan bahwa penambahan jumlah komisi bakal memperkuat kemitraan antara pemerintah dan legislatif. Maka dari itu, kata dia, parlemen berencana menambah jumlah komisi—menyusul rencana bertambahnya jumlah kementerian era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Ini (rencana penambahan komisi) lagi dimatangkan. Kami sedang godok dan sesuai mekanismenya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).
Soal potensi bagi-bagi jabatan pimpinan dengan mencuatnya wacana ini, Puan menjawab diplomatis. Kata dia, pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) dilakukan sesuai tata tertib DPR. Puan pun berharap komisi baru dapat terpenuhi melalui mekanisme musyawarah dan mufakat yang diikuti oleh semua fraksi di DPR.
“Nanti akan kami lakukan (pemilihan pimpinan komisi/AKD baru) sesuai dengan mekanisme dan kita bicarakan sesuai dengan musyawarah dan mufakat, itu,” katanya.
Apakah Penambahan Komisi Semendesak Itu?
Ahli hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, sebagaimana dikutip dari Tirto, menilai bahwa usulan menambah jumlah komisi di DPR sama sekali tidak mendesak. Yang menjadi masalah utama, kata pria yang akrab disapa Castro ini, adalah keinginan pemerintahan Prabowo menambah jumlah kementerian.
Wacana menambah jumlah komisi di DPR, menurut Castro, juga bakal melahirkan konsekuensi lain, yaitu bertambahnya jumlah anggaran. Oleh karena itu, penambahan jumlah komisi, dalam pandangnnya, dinilai sebagai solusi yang tidak efektif dalam merespons pemerintahan ke depan.
“Kalau sekarang ada usulan untuk menambah jumlah komisi, itu tidak tepat. Karena, konsekuensinya akan menambah jumlah sekretariat, jumlah anggaran, dan lain-lain,” kata Castro, sebagaimana dilansir Tirto pada Rabu (25/9/2024).
Castro menilai wacana tersebut menunjukkan bahwa logika DPR jungkir balik. Jika DPR merasa tidak efektif mengawasi pemerintahan, kata dia, solusi yang lebih tepat adalah dengan mengevaluasi dan memperkuat kerja-kerja legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Kehadiran 11 komisi di DPR saat ini, menurut Castro, sudah sangat cukup untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, wacana menambah jumlah komisi malah memantik kecurigaan Castro bahwa ada kompromi politik dan tarik-menarik kepentingan di DPR.
“Sekarang saja (kinerja DPR) tidak efektif, apalagi ditambah komisi baru. Kan, logikanya begitu. Harusnya, (DPR) mengefektifkan (kinerjanya) dengan mengaktifkan fungsi kewenangan DPR melakukan hak interpelasi, hak angket, bahkan berpikir bagaimana aktifkan hak menyatakan pendapat,” jelasnya.
Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Herlambang P. Wiratraman, meragukan argumentasi keselarasan dan efektivitas DPR dalam mengawasi pemerintah selanjutnya yang dikemukakan sebagai alasan untuk menambah jumlah komisi. Dia menilai argumen tersebut sangat kontras jika dibandingkan dengan kinerja DPR belakangan ini, yang dinilainya buruk, terutama soal urusan legislasi.
“(Penambahan komisi) justru menguatkan kepentingan segelintir kelompok elite. Ya, kekuasaan bisnis dan politik. Ini adalah refleksi dari pembuat peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah, yang kerap diprotes dan didemo masyarakat,” kata Herlambang, dikutip dari Tirto.
Herlambang menambahkan, yang semestinya diperbaiki oleh DPR adalah paradigma proses legislasi, yang menurut pandangannya makin jauh dari cita-cita konstitusi. Pengesahan produk undang-undang belakangan ini, menurut Herlambang, kental merefleksikan politik transaksional yang mengafirmasi kepentingan politik elite dan kepentingan partai politik.
Membentuk komisi baru di DPR, kata Herlambang, bukanlah suatu hal urgen, karena tidak didasari oleh niat menuntaskan problem dasar kinerja buruk DPR. Masalah utamanya, kata dia, ada pada “kejahatan legislasi” sebagai strategi politik akomodasi transaksional untuk menguatkan posisi jaringan bisnis dan politik.
“Sistem kartelisasi makin menguat di era Jokowi, dan ini arahnya untuk melumpuhkan suara oposisi. Untuk kepentingan bisnis dan politik di antara parpol yang berkuasa dan benar-benar hanya menguntungkan elite politik,” kata Herlambang.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Rizky Argama, menilai juga menilai bahwa usulan menambah jumlah komisi tidak memiliki urgensi mendesak untuk saat ini.
Sebelas komisi yang ada saat ini, menurut Rizky, sudah lebih dari cukup untuk memastikan terlaksananya fungsi pengawasan dan legislasi. Dia memandang persoalan utama kinerja DPR justru karena komisi sering dikendalikan oleh fraksi-fraksi.
“Setiap anggota yang duduk di tiap komisi, pada kenyataannya, hanya melaksanakan arahan fraksi ketika membahas RUU atau melaksanakan tugas pengawasan,” kata Rizky, dikutip dari Tirto.
Jika DPR membutuhkan solusi untuk memastikan agar semua isu bisa dibahas, menurut Rizky, bisa dengan membentuk kaukus—atau kelompok yang sifatnya sementara untuk tujuan pembahasan isu-isu tertentu, misalnya kaukus perempuan DPR.
Boleh Ditambah, Asal…
Di sisi lain, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, memandang bahwa wacana penambahan komisi di DPR punya urgensi yang jelas, yaitu untuk merespons bertambahnya jumlah kementerian di pemerintahan mendatang menyusul pengesahan revisi UU Kementerian Negara.
“Akan tetapi, kalau kementerian hanya bertambah 1 atau 2 saja, ya mungkin semangat DPR menambah komisi enggak perlu,” kata Lucius, dikutip dari Tirto.
Lucius mengingatkan bahwa menambah jumlah komisi jelas berdampak pada menggelembungnya anggaran. Padahal, pembengkakan anggaran DPR itu tidak lantas otomatis meningkatkan kinerjanya.
Dampak lain dari usul penambahan jumlah komisi adalah potensi tidak efektifnya kerja-kerja keparlemenan. Menurut Lucius, terlalu banyak komisi di DPR bisa menambah beban koordinasi. Dan kondisi tersebut bakal memunculkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan kinerja.
Lucius menduga bahwa niatan DPR mengusulkan penambahan komisi ini terkait dengan peluang makin banyaknya ‘lahan yang bisa dinikmati’ oleh fraksi-fraksi parpol. Semakin banyak komisi, kata dia, makin banyak kesempatan bagi anggota DPR menduduki posisi pimpinan.
DPR, khususnya fraksi-fraksi parpol, menurut Lucius, punya nafsu untuk memimpin komisi, agar mereka bisa punya jalur kuasa atas kementerian atau lembaga yang jadi mitra.
“Niat bagi-bagi jatah ini sesungguhnya motif paling besar di balik (alasan) untuk peningkatan kinerja,” tegas Lucius.*
