“Kalau sekarang ada usulan untuk menambah jumlah komisi, itu tidak tepat. Karena, konsekuensinya akan menambah jumlah sekretariat, jumlah anggaran, dan lain-lain,” kata Castro, sebagaimana dilansir Tirto pada Rabu (25/9/2024).
Castro menilai wacana tersebut menunjukkan bahwa logika DPR jungkir balik. Jika DPR merasa tidak efektif mengawasi pemerintahan, kata dia, solusi yang lebih tepat adalah dengan mengevaluasi dan memperkuat kerja-kerja legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Kehadiran 11 komisi di DPR saat ini, menurut Castro, sudah sangat cukup untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, wacana menambah jumlah komisi malah memantik kecurigaan Castro bahwa ada kompromi politik dan tarik-menarik kepentingan di DPR.
“Sekarang saja (kinerja DPR) tidak efektif, apalagi ditambah komisi baru. Kan, logikanya begitu. Harusnya, (DPR) mengefektifkan (kinerjanya) dengan mengaktifkan fungsi kewenangan DPR melakukan hak interpelasi, hak angket, bahkan berpikir bagaimana aktifkan hak menyatakan pendapat,” jelasnya.
Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Herlambang P. Wiratraman, meragukan argumentasi keselarasan dan efektivitas DPR dalam mengawasi pemerintah selanjutnya yang dikemukakan sebagai alasan untuk menambah jumlah komisi. Dia menilai argumen tersebut sangat kontras jika dibandingkan dengan kinerja DPR belakangan ini, yang dinilainya buruk, terutama soal urusan legislasi.
“(Penambahan komisi) justru menguatkan kepentingan segelintir kelompok elite. Ya, kekuasaan bisnis dan politik. Ini adalah refleksi dari pembuat peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah, yang kerap diprotes dan didemo masyarakat,” kata Herlambang, dikutip dari Tirto.
Herlambang menambahkan, yang semestinya diperbaiki oleh DPR adalah paradigma proses legislasi, yang menurut pandangannya makin jauh dari cita-cita konstitusi. Pengesahan produk undang-undang belakangan ini, menurut Herlambang, kental merefleksikan politik transaksional yang mengafirmasi kepentingan politik elite dan kepentingan partai politik.
