Kasepuhan Gelar Alam menjaga ketahanan pangan puluhan tahun lewat sistem tanam adat, leuit sakral, dan larangan menjual beras yang selaras dengan alam.
Kejagung menolak permohonan justice collaborator Sony Sonjaya dalam kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Mantan Wakil Kepala BGN itu dinilai sebagai pelaku utama yang paling bertanggung jawab.
Berita dan Opini Kerakyatan | Samudrafakta
Sawit Papua dan Dilema Deforestasi
Pernyataan Prabowo soal sawit di Papua memicu pro-kontra antara ambisi ketahanan energi dan risiko deforestasi hutan tropis terakhir Indonesia.
Indonesia Bangun Dua Kampung Haji Permanen di Makkah
Indonesia membangun dua Kampung Haji permanen di Makkah. Kampung Haji Thakher siap digunakan pada haji 2026, dengan status tanah milik pemerintah dan kapasitas ribuan jamaah.
Usai Yaqut, KPK Siapkan Pemanggilan Ulang Gus Alex dan Pemilik Maktour
KPK menyiapkan pemanggilan ulang Gus Alex dan Fuad Hasan Masyur dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji tambahan, sembari menuntaskan konstruksi perkara dan kerugian negara.
KPK Peringatkan Modus Penipuan Berkedok Lelang dan Bimtek
KPK mengungkap modus penipuan yang mencatut pimpinan dan pegawai, dari lelang barang rampasan hingga bimtek palsu, dan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan.
Tas Anti-Flexing, Etika Baru Istri ASN Surabaya
DWP Surabaya meluncurkan tas anti-flexing sebagai simbol sikap anti pamer istri ASN dan dukungan terhadap produk UMKM lokal.
Surabaya Menguji Ulang Para Pengelolanya
Pemkot Surabaya merotasi 79 pejabat Eselon III dan IV. Wali Kota Eri Cahyadi menyebut rotasi sebagai ujian adaptasi dan kepemimpinan birokrasi.
Rumus Baru UMP 2026 Diteken Prabowo, Naik 5–7 Persen
PP Pengupahan 2026 diteken Presiden Prabowo. UMP diperkirakan naik 5–7 persen dengan rumus baru berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Gol Salto Montiel Raih Puskas Award 2025, Rizky Ridho Catat Sejarah di 10 Besar
Penentuan pemenang dilakukan melalui mekanisme yang sangat ketat. Suara dibagi dua antara fans (suporter) dan panel FIFA Legends dengan bobot masing-masing 50 persen
Diskresi Kuota Haji di Ujung Uji Hukum
Polemik kuota haji 2024 menguji batas diskresi Menteri Agama: cukupkah SK Menag, atau harus Permenag demi kepastian hukum jutaan jemaah?
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.