Di penghujung tahun anggaran, Pemerintah Kota Surabaya kembali menggerakkan mesin birokrasinya—bukan dengan proyek baru, melainkan dengan memindahkan manusia-manusia di dalamnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melantik dan merotasi 79 pejabat administrator (Eselon III) dan pejabat pengawas (Eselon IV), Rabu (17/12/2025). Mereka yang dilantik adalah para pejabat yang telah menempati posisinya selama tiga hingga empat tahun, sebuah rentang waktu yang oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dianggap cukup untuk diuji—dan saatnya digeser.
Bagi Eri, rotasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari disiplin kepemimpinan. Ia ingin memastikan bahwa birokrasi kota tidak membeku dalam kenyamanan, apalagi terjebak dalam rutinitas yang terlalu lama.
“Pelantikan ini memastikan yang sudah menjabat tiga tahun tapi belum ikut dirotasi pada bulan Mei lalu, ikut saya rotasi. Saya ingin kita harus punya komitmen, ketika tiga tahun bahkan empat tahun ya harus sudah pindah,” ujar Eri, suaranya tegas, seolah menandai batas waktu bagi zona nyaman.
Rotasi sebagai Ujian Adaptasi
Di balik kebijakan ini, Eri meletakkan satu kata kunci: adaptasi. Menurutnya, pejabat yang terlalu lama berada di satu posisi berisiko kehilangan daya lenting—kemampuan untuk membaca tekanan baru, berhadapan dengan persoalan lintas perangkat daerah, dan memimpin di medan yang berbeda.
Ia mencontohkan praktik lama yang masih sering ditemui di birokrasi. “Ada pejabat sampai delapan tahun bahkan 10 tahun di posisi yang sama,” katanya. Bagi Eri, itu bukan prestasi, melainkan alarm. Pejabat semacam itu, menurutnya, belum tentu siap ketika harus menghadapi tantangan di luar ekosistem yang sudah dikenalnya.
Dalam kerangka pikir Eri, kesempurnaan seorang calon kepala dinas tidak diukur dari lamanya ia bertahan di satu tempat, melainkan dari kemampuannya berpindah tanpa kehilangan kinerja. “Kesempurnaan mereka sebelum menjadi kepala dinas itu harus mampu beradaptasi dengan permasalahan-permasalahan yang ada,” ujarnya.
