Di penghujung tahun anggaran, Pemerintah Kota Surabaya kembali menggerakkan mesin birokrasinya—bukan dengan proyek baru, melainkan dengan memindahkan manusia-manusia di dalamnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melantik dan merotasi 79 pejabat administrator (Eselon III) dan pejabat pengawas (Eselon IV), Rabu (17/12/2025). Mereka yang dilantik adalah para pejabat yang telah menempati posisinya selama tiga hingga empat tahun, sebuah rentang waktu yang oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dianggap cukup untuk diuji—dan saatnya digeser.
Bagi Eri, rotasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari disiplin kepemimpinan. Ia ingin memastikan bahwa birokrasi kota tidak membeku dalam kenyamanan, apalagi terjebak dalam rutinitas yang terlalu lama.
“Pelantikan ini memastikan yang sudah menjabat tiga tahun tapi belum ikut dirotasi pada bulan Mei lalu, ikut saya rotasi. Saya ingin kita harus punya komitmen, ketika tiga tahun bahkan empat tahun ya harus sudah pindah,” ujar Eri, suaranya tegas, seolah menandai batas waktu bagi zona nyaman.
Rotasi sebagai Ujian Adaptasi
Di balik kebijakan ini, Eri meletakkan satu kata kunci: adaptasi. Menurutnya, pejabat yang terlalu lama berada di satu posisi berisiko kehilangan daya lenting—kemampuan untuk membaca tekanan baru, berhadapan dengan persoalan lintas perangkat daerah, dan memimpin di medan yang berbeda.
Ia mencontohkan praktik lama yang masih sering ditemui di birokrasi. “Ada pejabat sampai delapan tahun bahkan 10 tahun di posisi yang sama,” katanya. Bagi Eri, itu bukan prestasi, melainkan alarm. Pejabat semacam itu, menurutnya, belum tentu siap ketika harus menghadapi tantangan di luar ekosistem yang sudah dikenalnya.
Dalam kerangka pikir Eri, kesempurnaan seorang calon kepala dinas tidak diukur dari lamanya ia bertahan di satu tempat, melainkan dari kemampuannya berpindah tanpa kehilangan kinerja. “Kesempurnaan mereka sebelum menjadi kepala dinas itu harus mampu beradaptasi dengan permasalahan-permasalahan yang ada,” ujarnya.
Rotasi, dengan demikian, menjadi semacam simulasi kepemimpinan. Bukan untuk menghukum, melainkan untuk menguji: apakah seseorang benar-benar pemimpin, atau sekadar bertahan karena kuatnya tim lama yang menopang.
Mengapa Akhir Tahun?
Waktu pelantikan yang jatuh menjelang akhir tahun anggaran kerap memunculkan pertanyaan. Namun Eri menyebut keputusan itu justru berkaitan dengan tanggung jawab fiskal. Anggaran, katanya, tidak bisa diputus di tengah jalan tanpa kejelasan siapa yang bertanggung jawab.
“Kalau akhir tahun kan pertanggungjawabannya sampai anggaran selesai. Kalau tidak selesai di tengah-tengah, siapa yang bertanggung jawab terhadap anggarannya,” jelasnya. Bagi Pemkot Surabaya, pola ini bukan hal baru dan akan terus diterapkan.
Dengan kata lain, rotasi ini tidak dimaksudkan mengganggu kesinambungan program, melainkan memastikan bahwa transisi kepemimpinan berjalan setelah satu siklus anggaran dituntaskan. Birokrasi, dalam logika ini, harus bergerak rapi—tidak meninggalkan jejak administrasi yang kabur.
Fokus di Eselon III dan IV
Rotasi kali ini hanya menyasar Eselon III dan IV. Menurut Eri, kebutuhan mendesak memang berada di dua level tersebut—lapisan birokrasi yang menjadi jembatan antara kebijakan dan pelaksanaan teknis.
Untuk gelombang berikutnya, Pemkot Surabaya masih menunggu hasil evaluasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Artinya, proses ini belum selesai. Rotasi bukan peristiwa tunggal, melainkan rangkaian yang akan terus berlanjut.
“Nanti akan ada gelombang selanjutnya di tahun ini, untuk eselon yang lainnya,” kata Eri, menutup ruang spekulasi bahwa perombakan berhenti di sini.
“Menjadi Mutiara di Mana Pun”
Kepada para pejabat yang baru dilantik, Eri menyampaikan pesan yang lebih bersifat reflektif ketimbang administratif. Baginya, rotasi adalah uji karakter.
“Kalau ini berhasil, apakah di tempat yang baru akan berhasil? Maka seorang harus memiliki karakter yang kuat. Di mana pun kalian diletakkan, kalian harus bisa menjadi mutiara,” ujarnya.
Metafora itu sederhana, namun tajam. Mutiara tidak bergantung pada wadahnya. Ia bernilai karena dirinya sendiri. Dalam konteks birokrasi, Eri ingin pejabat yang kinerjanya tidak runtuh hanya karena lingkungan berubah.
Ia juga menyinggung satu gejala klasik dalam organisasi: keberhasilan semu. Pejabat yang terlihat berhasil di satu tempat, tetapi gagal ketika dipindah, menurut Eri, bukanlah manajer yang baik. Ia hanya berdiri di atas kekuatan tim lama, bukan pada kapasitas kepemimpinannya sendiri.
Rotasi, dengan demikian, menjadi cermin. Ia memantulkan apakah seorang pejabat benar-benar adaptif, atau sekadar nyaman.
Birokrasi yang Bergerak
Apa yang dilakukan Pemkot Surabaya menunjukkan pendekatan yang konsisten dengan gaya kepemimpinan Eri Cahyadi: menata birokrasi sebagai organisme hidup, bukan struktur statis. Perputaran jabatan diperlakukan sebagai kebutuhan, bukan ancaman.
Di tengah kota yang terus berubah—dengan tekanan pelayanan publik, tuntutan transparansi, dan ritme urban yang semakin cepat—Surabaya tampaknya ingin memastikan satu hal: para pengelolanya tidak tertinggal oleh kota yang mereka urus.
Rotasi ini mungkin tidak spektakuler seperti peresmian proyek fisik. Namun di ruang-ruang kerja pemerintahan, pergeseran manusia sering kali menentukan arah yang lebih dalam. Dan Surabaya, sekali lagi, memilih untuk bergerak.***
