YOGYAKARTA—Di tengah konflik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), juga pertemuan-pertemuan NU di Jombang dan Surabaya, PKB akan menggelar Muktamar ke-VI di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Warga Nahdliyyin memandang momentum tersebut sebenarnya tepat untuk upaya rekonsiliasi antara dua organisasi masa dan politik berbasis NU tersebut.
Namun, menurut Wakil Ketua Umum (Waktum) DPP PKB, Hanif Dhakiri, hanya peserta Muktamar dan tamu undangan yang diizinkan memasuki arena Muktamar. Di luar itu, kata dia, tidak diizinkan masuk.
Hanif menegaskan bahwa Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, mantan Sekjen PBNU Lukman Edy, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak termasuk undangan. Sebab, mereka bertiga, kata Hanif pada Selasa (20/8/2024), ”Sudah kampanye partai lain dan bahkan menyerang dan merusak kehormatan partai di publik.”
Sementara itu, di sisi lain, Panitia Khusus (Pansus) PKB bentukan PBNU resmi mengundang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk mendatangi ruang rapat lantai 5 Gedung PBNU di Jl. Kramat Raya Nomor 164 Jakarta, pada Rabu, 21 Agustus 2024, pukul 12.30 WIB.
Pemanggilan Ketum PKB ke Gedung PBNU dan kecilnya peluang PKB mengundang Ketum PBNU di Muktamar memicu respons berbeda dari warga Nahdliyyin. Anggota Komunitas Militan Nahdliyyin, Mustafid, menilai pernyataan Hanif kekanak-kanakan. Mestinya, kata dia, tokoh-tokoh penting PBNU diundang ke Muktamar—walaupun tidak harus diberi panggung khusus.
Bagi Mustafid, mengundang PBNU di Muktamar PKB akan menghasil poin positif bagi PKB di mata publik. “Jika pun tidak datang, ya wajar, namun (PKB-red.) dapat poin di mata Nahdliyyin,” ujar Mustafid di Yogyakarta.
Mustafid menambahkan, jika PKB mengundang, dan orang-orang PBNU datang karena adanya udangan, hal itu juga menghasilkan poin positif bagi PBNU.
Sementara skenario terburuknya, kata dia, jika orang-prang PBNU mencoba menimbulkan masalah yang tidak penting saat Muktamar digelar, publik pasti menilai perilaku semacam itu sebagai bentuk sikap kenak-kanakan. “Point positif akan kembali diraih PKB, dan poin negatif bagi PBNU,” kata dia.
