JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku mencium gelagat akan ada upaya para pihak yang ingin membuat Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tandingan. Hal tersebut disampaikan Cak Imin saat ditanya terkait Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta membahas konflik PKB-PBNU pada Rabu (14/8/2024) petang..
Cak Imin pun menegaskan jika Muktamar PKB hanya akan digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Selain Muktamar di Bali, kata Cak Imin, itu ilegal.
“Muktamar hanya ada satu: di Bali. Kalau ada orang yang atasnamakan Muktamar PKB, liar,” kata Cak Imin kepada wartawan, usai menemui pengasuh Pondok Pesantren Daarul Rahman, KH. Syukron Ma’mun, di Cipedak, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).
Terkait kemungkinan adanya Muktamar PKB tandingan, Cak Imin mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan anggotanya untuk membubarkan jika ada muktamar PKB selain di Bali.
“Saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya UU Parpol. Karena kami sebagai parpol yang sah, dilindungi UU berdasarkan UU Parpol. Saya Wakil Ketua DPR RI, sah. Pak Jazil (Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum PKB) Wakil Ketua MPR RI, sah,” ungkapnya.
“Partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang atas namakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan”, tambahnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengklaim bahwa dirinya mendapat ‘mandat Tebuireng’ dan perintah dari Rais Syuriah PBNU Miftachul Akhyar untuk ndandani atau membenahi PKB. Yahya juga menginstruksikan agar pengurus wilayah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PW/PCNU) bergerak untuk membenahi PKB.
Hal itu disampaikan Gus Yahya dalam rapat virtual dengan PWNU dan PCNU se-Indonesia, pada Rabu (14/8/2024).
“Sekarang saya minta kepada bapak-bapak semua jajaran pengurus di PW dan PC, untuk membantu juga berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan PKB setempat. Bicara PWNU dengan DPW PKB, PCNU dengan DPC PKB,” ucap Yahya.
Dalam arahannya, Yahya meminta agar PCNU dan PWNU se-Indonesia menyampaikan aspirasi PBNU untuk membenahi PKB yang dinilainya melenceng dari cita-cita pendiriannya.
Dari level PBNU, Yahya mengatakan telah berusaha berkomunikasi dengan DPP PKB, meski upaya komunikasi tersebut menurut dia sering ditolak.
“Diundang tidak bersedia, dan sebagainya. Dan mereka sudah terang-terangan kepada publik tidak mau berkomunikasi dengan PBNU. Tapi kami akan terus berusaha, nanti tetap kami akan undang,” ujarnya.*
