JAKARTA—Di tengah santernya wacana Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tandingan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai, tak etis jika dalam suatu organisasi muncul pengurus tandingan usai digelarnya sebuah forum musyawarah organisasi, seperti musyawarah nasional (munas) atau muktamar. Sedangkan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas—yang juga merupakan kader PKB—menilai wacana muktamar tandingan sah-sah saja untuk dilakukan.
Ma’ruf Amin menyampaikan pendapatnya terkait forum tandingan saat menghadiri acara Forum Silaturahmi Antar-Travel Haji dan Umroh (SATHU) dan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) di Jakarta, Senin (2/9/2024).
Pada mulanya, Kiai Ma’ruf mengucapkan selamat kepada Amphuri yang sudah menggelar Munas sehingga terpilih para pengurus baru. Ia menganggap wajar jika ada persaingan sebelum Munas.
“Kalau tadi dibilang ada kompetisi, ada persaingan, boleh saja sebelum Munas selesai,” kata Ma’ruf, dikutip dari video yang diunggah di kanal YouTube Wakil Presiden RI.
Ma’ruf memberikan contoh kondisi di internal Nahdlatul Ulama (NU). Sebelum Muktamar, Ma’ruf bilang pasti ada ‘gegeran’ atau persaingan satu sama lain yang ingin maju sebagai kandidat pemimpin organisasi. Namun, setelah Muktamar berakhir, pasti terjadi ‘ger-geran’ atau tertawa dan saling berangkulan satu sama lain.
“Kalau sebelum Munas boleh saja bersaing, tapi kalau sudah selesai harus saling merangkul. ‘Ger-geran itu saling ketawa. Selesai wa billahi taufiq wal hidayah,” jelas dia.
Karena itu, Ma’ruf berharap jangan sampai muncul pengurus tandingan dalam suatu organisasi jika forum musyawarah sudah selesai. “Jangan sampai ada muncul lagi pengurus tandingan. Itu tidak etis seperti itu, ya. Bukan watak bangsa Indonesia. Bukan watak orang Islam seperti itu. Jadi, itu harus dijaga, ya, suasana. Sesudah Munas itu kerja, sebelum Munas boleh bersaing,” kata dia.
Sebagai diketahui, saat ini Ma’ruf Amin didapuk menjadi Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB masa bakti 2024-2029, hasil Muktamar ke-VI PKB di Bali, Agustus lalu.
Sementara itu, belakangan muncul wacana muktamar tandingan oleh mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy dan kelompoknya. Rencananya, muktamar tandingan akan digelar di Jakarta 2- September di Jakarta atau Surabaya. Namun dibatalkan, sembari menunggu arahan elit PBNU.
