YOGYAKARTA—Surat undangan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang disinyalir untuk memobilisasi Pengurus Wilayah NU (PWNU) dan Pengurus Cabang NU (PCNU) seluruh Indonesia beredar. Namun, surat tersebut hanya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Aktivis NU Yogyakarta mempertanyakan maksud dan keabsahan surat tersebut.
Rabu, 14 Agustus 2024, PBNU mengundang seluruh Ketua PWNU dan PCNU se-Indonesia untuk menghadiri pertemuan virtual pada pukul 13.00 – 16.00 WIB. Agendanya, sebagaimana tertera dalam undangan tersebut, adalah penjelasan Tim Pendalaman Hubungan PBNU—atau yang biasa disebut Panitia Khusus (Pansus)—dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB.
Undangan disampaikan oleh Sekjen Saifullah Yusuf pada Selasa, 13 Agustus 2024. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tidak ‘terlihat’ dalam undangan tersebut.
Jaringan Nahdliyyin Pengawal Khittah Nahdlatul Ulama (JNPKNU) memandang undangan itu sebagai sesuatu yang kurang tepat. Sebab, undangan bersifat nasional, tetapi yang bertandatangan hanya Sekjen, bukan Ketua Umum.
“Hal itu menandakan bahwa yang paling berkepentingan untuk mempolitisir seluruh pengurus NU hanya satu-dua orang saja,” ujar anggota JNPKNU, Ismahfudi, dikutip Kamis (15/8/2024).
“Gus Ipul tambah ngegass,” komentar Panembahan Mlangi, Anggota JNPKNU yang lain.
Borni Kurniawan, pengurus NU Kebumen, juga menilai undangan tersebut sarat kepentingan politik praktis. Dengan adanya undangan nasional yang hanya ditandatangani Sekjen, menurut dia, itu menandakan bahwa banyak ‘ruang rahasia’ dalam sistem koordinasi kepengurusan PBNU saat ini.
“Ternyata sistem koordinasi kepengurusan NU dibuat sedimikian rupa kayak labirin, sehingga banyak ruang dan sekat rahasianya,” katanya.
Anggota JNPK-NU lainnya, Shofiyullah Muzammil, menilai—jika melihat penandatangan surat undangan tersebut—kedudukan antara Ketua Umum dan Sekjen PBNU seakan setara.
“Di PBNU apa ada bedanya (antara) Sekjen dan Ketum?” tanyanya curiga. Dia mempertanyakan keabsahan surat tersebut.
Dengan adanya surat undangan itu, JNPKNU mengaku makin resah dengan sepak terjang politik Sekjen Gus Ipul di internal PBNU. Gus Ipul dinilai seperti orang yang limbung dalam berpolitik, sehingga menerjang semua aturan AD/ART yang sah demi mengejar tujuan personalnya.
“Petualangan politiknya (Gus Ipul-red) mulai kebingungan,” ujar Yusuf, anggota JNPKNU. Dia juga menilai bahwa Gus Ipul menjadi preseden gerakan pembangkangan terhadap semua aturan organisasi yang sah.
Sementara Aguk Irawan, salah satu kordinator JNPKNU, menilai bahwa keterlibatan PBNU di dunia politik praktis sudah sangat jauh. “PBNU sudah keluar ring (sangat) jauh, (yaitu) ngurusi parpol. Apalagi instruksi datang dari Rais ‘Aam. Apa ini juga Tafsir Khittah ‘84?” kata Aguk.
Sebagai informasi, berdasarkan hasil Muktamar di Situbondo pada tahun 1984, PBNU mengamanahkan kepada seluruh pengurus NU di semua tingkatan untuk tidak membawa nama NU ke dalam politik praktis. Pasalnya, NU adalah organisasi sosial keagamaan yang menjalankan spirit politik kebangsaan, bukan politik praktis atau kepartaian.
Sedangkan menurut anggota JNPKNU Kiai Azis, model PBNU sekarang ini hanya disetir oleh kepentingan politik praktis satu orang, yaitu Sekjen Saifullah Yusuf,
“Semakin kelihatan metodologi berpikirnya (Gus Ipul-red). Enggak faham filsafat, semakin morat-marit,” kata Aziz—yang juga mengaku sebagai “Wakil Ketua Umum PBNU Cabang Yogyakarta” ini.
Hingga artikel ini diunggah, belum ada keterangan dari Sekjen PBNU Saifullah Yusuf terkait kenapa hanya dia yang menandatangani surat tersebut. *
