Jakarta — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin telah mengantongi surat keputusan (SK) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Atgas pada 26 Agustus 2024 di Jakarta. Wacana Muktamar PKB tandingan–yang diyakini sebagian orang didukung oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)–pun tenggelam. Sementara, di sisi lain, isu Muktamar Luar Biasa (MLB) PBNU makin muncul.
“Isu muktamar tandingan PKB clear semua. Sudah tutup buku,” kata Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, di Gedung DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).
Menurut Jazilul, setelah pihaknya menerima SK Nomor M.HH-10.AH.11.02 Tahun 2024 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bakti 2024-2029 dari Kemenkumham, dia memastikan tidak ada lagi pihak lain yang bisa mengganggu kepengurusan PKB yang dipimpin Cak Imin.
“Kami sudah turun SK dari Kemenkumham, dan kami sudah ada anak pengurus harian milenial. Pokoknya, kalau di PKB mengalami penyegaran,” kata Jazilul.
Berbagai polemik yang muncul seusai Muktamar VI di Bali pada 24-25 Agustus pun, menurut Jazilul, sudah selesai. “Bukan hanya soal urusan yang seperti itu (muktamar tandingan). Itu sudah selesai. Kami sudah selesai dan sudah bergerak,” tandas dia.
Pada Rabu (18/9/2024) lalu, Cak Imin mengumumkan nama-nama pengurus baru DPP PKB. Ada sosok bos Lion Air, Rusdi Kirana, hingga penambahan jabatan baru ketua harian dalam struktur baru DPP PKB yang diisi para kawula muda.
Jajaran ini terdiri dari tujuh anggota dengan rentang usia 23-29 tahun. Ais Shafiyah Asfar menjadi Ketua Harian.
“Jadi, mereka ini mengalami seleksi panjang dari berbagai daerah. Ada yang belum berpartai sama sekali, ada yang masih mahasiswa, ada yang sudah mencoba partai-partai, ada yang sudah memang PKB dari awal,” tutur Cak Imin.
Ketua harian, kata Cak Imin, bertugas mengorganisasi, mengelola, dan melakukan kegiatan manajemen DPP-PKB. Posisi ini berfungsi langsung mengambil tanggung jawab pengorganisasian dan implementasi program mewakili Ketua Umum dalam sehari-hari.
“Jadi, kalau Ketua Harian melaksanakan tugas harian, maka Ketua Umum bertanggung jawab kepada seluruh program secara umum,” tegas Cak Imin.
Sementara itu, di tengah meredupnya wacana Muktamar PKB tandingan, isu Muktamar Luar Biasa (MLB) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) makin kencang.
Salah satu Anggota Presidium Penyelamat Organisasi dan MLB NU, Abdussalam Shohib atau Gus Salam, mengungkapkan telah menampung dukungan lebih dari 300 PCNU dan PWNU yang mengaku memiliki keresahan dan kegelisahan terhadap pelanggaran PBNU. Mereka sepakat untuk bersama-sama menggelar MLB NU demi menyelamatkan jam’iyyah NU.
“Kami meyakini mayoritas warga dan pengurus NU sebenarnya ingin mengadukan pelanggaran dan kritik atas tindakan penyalahgunaan institusi PBNU, tetapi ya agak sungkan. Kebijakan PBNU yang tidak menyenangkan, penuh pelanggaran dan merusak. Ini tidak boleh dibiarkan,” ujar Abdussalam, dilansir dari Antara.
Sementara itu, Ketua PBNU Abdullah Latopada meyakini bahwa pengurus cabang maupun wilayah NU tidak ada yang terlibat satupun dalam wacana kegiatan MLB, yang menurut dia abal-abal.
“Saya pastikan tidak ada cabang ataupun wilayah yang ikut. Kan, itu hanya wacana yang didengungkan segelintir orang pengangguran,” kata Latopada, melalui keterangan resminya, Ahad (15/9/2024).
Kata dia, wacana MLB NU ini diembuskan oleh hanya segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak punya kerjaan, sehingga wacana usang ini terus didengungkan.
Mantan Ketua PP GP Ansor ini juga menyebutkan bahwa tidak pernah ada rebutan jabatan. Sebab, kata dia, struktur PBNU telah kokoh dan terkonsolidasi hingga bawah. “Mereka ini gerombolan pengangguran. Kami tahu persis siapa dalangnya,” kata dia.
Gus Mus: Khidmah PKB Sudah Bergeser Pada Kepentingan Politik Praktis
Sementara itu, Mustasyar PBNU KH. Mustofa Bisri atau Gus Mus menilai, kekisruhan PBNU dan PKB semestinya dapat diselesaikan dengan mudah dengan cara yang baik. Sebab, pimpinan dari masing-masing institusi itu saling kenal dan bersahabat.
“Ya, sebetulnya kan mudah saja. Itu pimpinan PKB Muhaimin, pimpinan NU itu Yahya, mereka itu berkawan dari dulu, dari kecil, kan bisa bicara baik-baik, kan bisa,” kata Gus Mus dikutip dari Youtube TVNU, Kamis, 19 September 2024.
Mantan Rais Aam PBNU itu berharap kisruh antara keduanya dapat dikomunikasikan dengan baik. Jika PKB merasa memiliki kaitan dengan NU, kata dia, sebaiknya mengindahkan panggilan PBNU untuk melakukan klarifikasi.
Gus Mus mengingatkan khittah NU menyebutkan bahwa pendirian PKB agar berkhidmah bukan hanya untuk warga NU, tetapi juga semua rakyat dan masyarakat Indonesia. “Sehingga semua mestinya berpikir dengan orientasi itu, ini untuk kepentingan siapa, masyarakat NU, masyarakat Indonesia atau tidak? Kalau iya baiknya gimana? Kalau tidak, ya sudah terserah,” ujar salah satu pendiri PKB itu.
Gus Mus juga menilai khidmah PKB sudah bergeser dari yang semestinya berkhidmah untuk warga NU dan Indonesia, bukan kepada kepentingan-kepentingan sekelumit dari politik praktis.
“Sekarang (PKB) tidak seperti itu (sesuai khittah). Politik praktis itu kendalanya kepentingan-kepentingan sekelumit, artinya kepentingan sendiri, kepentingan kelompok, itu yang menghalangi kita enggak mencapai tujuan yang mulia dari awal,” kata Gus Mus.
Pengasuh Pondok Pesantren Raudhlatut Thalibin ini menyarankan agar kekisruhan PKB dan PBNU diserahkan pada Syuriyah.
“Kalau tidak berhasil serahkan Syuriah. Pengendali NU di Syuriah. Syuriah memanggil, kalau tidak mau, ya sudah, berarti enggak mau sama NU. Kalau masih ngaku sebagai orang NU, ini Syuriah sudah memanggil enggak datang, berarti sudah mbalelo sama kiai NU,” kata Gus Mus.
“Kalau Tanfidziyah mungkin pribadinya ini yang manggil ini, terus ada gengsi, masa kawan saya manggil saya? Tetapi kalau Syuriah kiai-kiai, ulama yang manggil pasti datang. Syuriyah manggil kiai-kiai semua disepakati untuk manggil kan yang tertinggi Syuriyah dalam NU itu,” sambungnya.
Sebagaimana diketahui, PBNU membentuk Pansus PKB karena menilai adanya pelencengan sejarah dan peran PKB saat ini yang keluar dari cita-cita para sesepuh NU sebagai sendiri PKB dulu. Namun demikian, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengklaim tidak ada maksud PBNU mencampuri urusan politik PKB–apalagi merebut PKB dari tangan Cak Imin.
“Tetapi NU ingin mengupayakan supaya ada perbaikan-perbaikan di dalam PKB, sehingga kembali kepada desain awal sebagaimana dulu yang dijanjikan oleh NU,” terang Yahya.
Pihak PBNU sempat menggelar pertemuan dengan para kiai di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, membahas soal PKB pada Senin, 12 Agustus 2024. PBNU juga menggelar pertemuan di di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Tambaksari, Surabaya, pada Selasa (13/8/2024).
Dari hasil pertemuan Surabaya, Yahya mengklaim diberi mandat khusus oleh Rais Aam PBNU Kiai Miftachul Akhyar untuk membenahi PKB.*
