“Ini yang memperpanjang antrean. Data mereka masih hidup dalam sistem, padahal bisa jadi mereka sudah tidak niat berangkat, sudah wafat, atau sudah naik haji lewat jalur lain,” kata Gus Irfan.
BP Haji mencatat antrean jemaah telah menembus angka 5,5 juta orang. Dengan sistem kuota tetap dari Pemerintah Arab Saudi, waktu tunggu kian tidak rasional di beberapa provinsi—menyentuh 30 hingga 45 tahun.
“Kita ingin bersihkan dulu. Kalau kuota batu bisa disisir, mungkin antrean bisa dikurangi secara signifikan,” katanya.
Perbaikan Menyeluruh: Dari Data hingga Istita’ah
Selain persoalan data antrean, BP Haji juga menyentuh aspek istita’ah—kemampuan fisik jemaah untuk menunaikan haji. Isu ini mencuat setelah Pemerintah Arab Saudi menyampaikan keberatan atas keberangkatan jemaah Indonesia yang secara medis tidak layak.
“Kami akan perketat aspek kesehatan. Jangan sampai jemaah yang tidak siap fisik dipaksakan berangkat. Ini menyangkut keselamatan,” ujar Irfan.
Rencana BP Haji ini juga menandai titik balik tata kelola haji Indonesia. Tahun 2026, untuk pertama kalinya, BP Haji akan mengambil alih penuh penyelenggaraan dari Kemenag. Dengan beban sejarah, sorotan publik, dan ekspektasi jemaah, transformasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
“Kami tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu,” tegas Irfan. “Ini bukan sekadar urusan ibadah, ini soal keadilan dan kepercayaan umat.”***
