Seminar Kebangsaan di Balai Pemuda Surabaya mengingatkan bangsa untuk menjaga nyala sejarah, spiritualitas, dan kedewasaan berpolitik, agar Indonesia tak kehilangan jati dirinya.
Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ternyata tidak berjalan di satu rel tunggal. Bangsa ini lahir dari rahim perbedaan pendapat, dikobarkan oleh kekuatan spiritual ulama, dan kini menghadapi ancaman serius pengaburan sejarah.
Tiga benang merah itu mengemuka kuat dalam Seminar Kebangsaan yang digelar Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia (PCTA Indonesia). Acara tasyakuran Hari Pahlawan di Balai Pemuda, Kota Surabaya, Senin, 10 November 2025, menghadirkan tiga pakar dari disiplin ilmu berbeda. Mereka adalah sejarawan Prof. Dr. Anhar Gonggong, MA, pakar komunikasi Edi Setiawan, dan pemerhati sejarah Prof. Tries Edy Wahyono.
Sejarawan Anhar Gonggong membuka diskusi dengan pandangan tajam. Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia justru belajar memahami arti kebersamaan dari perbedaan. Menurutnya, keragaman cara berpikir adalah kekayaan yang harus dirawat, bukan dihindari.
“Jangan takut berbeda pendapat untuk mencari kebenaran. Agar supaya kebenaran itu bisa tampil,” ujarnya lantang.
Anhar mencontohkan alotnya proses menjelang Proklamasi Kemerdekaan. Ia menyebut, perdebatan sengit sempat terjadi terkait waktu pelaksanaan proklamasi. Desakan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan muncul setelah Sutan Sjahrir mendengar kabar kekalahan Jepang.
“Awalnya, rencana proklamasi akan dilakukan pada 16 Agustus 1945, sehari lebih awal,” ungkap Anhar.
Namun, perbedaan pandangan di antara para pemimpin nasional memicu perdebatan panjang. Mereka akhirnya bersepakat melalui pertimbangan matang. Keputusan bersejarah itu melahirkan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
“Bahkan para ulama besar pada masa itu sering kali berselisih pendapat mengenai arah perjuangan,” tambah Anhar.
Ia melihat proses itu sebagai bukti bahwa perbedaan pandangan tidak selalu berarti perpecahan. Ketika bangsa ini mengelolanya dengan jujur dan terbuka, perbedaan justru menjadi sumber kekuatan dan kebijaksanaan bersama. “Peristiwa sejarah itu adalah peristiwa faktual yang harus diungkap dengan kejujuran, di pikiran maupun hati,” tegasnya.
Ancaman Pengaburan Sejarah
Peringatan lebih keras datang dari Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia (Unikom), Edi Setiawan. Ia mencium adanya proses yang mengkhawatirkan bangsa ini. Menurutnya, kehancuran sebuah bangsa dapat dimulai dari pengaburan sejarahnya.
“Kalau ingin menghancurkan suatu bangsa, kaburkan sejarahnya, hancurkan sisi-sisi sejarahnya, lalu jauhkan rakyat dari budaya luhur. Kita hari ini sudah mengalami proses itu,” ujarnya prihatin.
Edi, yang juga Ketua Bidang Kajian Kebangsaan DPP PCTA Indonesia, menyoroti lemahnya pengajaran sejarah di sekolah. Ia menyebut keputusan menjadikan sejarah sebagai mata pelajaran tidak wajib adalah langkah berbahaya bagi kesadaran kebangsaan generasi muda.
“Kita sedang mengalami pelemahan ingatan kolektif bangsa. Ini sangat berbahaya,” jelas Edi.
Ia lantas menyambung narasi Anhar mengenai proklamasi. Edi menekankan bahwa tiga momentum penting—Sumpah Pemuda, Proklamasi, dan Hari Pahlawan—adalah pilar kemerdekaan.
Ia juga menyinggung peran guru spiritual Soekarno dan para ulama di balik pemilihan tanggal 17 Agustus. Salah satunya adalah pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari.
“Beliau (KH Hasyim Asy’ari) yang menyarankan agar proklamasi dilakukan pada tanggal itu. Jika tidak diproklamasikan pada tanggal itu, mencari momentum serupa akan butuh waktu 300 tahun kemudian,” jelas Edi.
Kekuatan di Balik 10 November
Kekuatan spiritual itu tidak berhenti di meja perumusan proklamasi. Pemerhati sejarah, Prof. Tries Edy Wahyono, menegaskan bahwa fatwa jihad mengobarkan semangat perlawanan rakyat dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945.
Prof. Tries memaparkan, Belanda tidak pernah menerima kemerdekaan Indonesia yang PPKI sahkan pada 18 Agustus 1945. “Belanda tidak terima. Belanda datang, September di Tanjung Priok,” paparnya.
Membaca tanda-tanda zaman itu, KH Hasyim Asy’ari kembali bergerak. Pada Oktober 1945, ia mengumpulkan para ulama dan santri di Surabaya.
“Dari pertemuan itu lahirlah sebuah keputusan penting yang kelak dikenal sebagai fatwa jihad. Ini menjadi pegangan arek-arek Suroboyo dan sekitarnya,” jelas Prof. Tries.
Fatwa tersebut, lanjutnya, menjadi dasar moral dan ideologis. Rakyat dari berbagai daerah lantas mengirimkan logistik, tenaga, bahkan jiwa mereka untuk berjuang. “Bukan hanya mengirim logistik, tapi juga mengirim jasmani dan rohaninya untuk berjuang. Itulah kenapa ada slogan merdeka atau mati,” ujarnya.
Edi Setiawan menambahkan, fatwa jihad itu membuat pasukan Inggris kewalahan hingga akhirnya bertekuk lutut. Ia bahkan menyinggung kabar bahwa Jenderal Mallaby, yang tewas di Surabaya, diduga dibunuh oleh tentaranya sendiri untuk menciptakan legitimasi pendudukan.
Bagi para pakar ini, sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan sumber nilai dan arah masa depan. “Kita bangsa besar,” pungkas Edi. “Dan oleh sebab itu saya yakin, suatu waktu Indonesia akan menjadi imam perdamaian dunia.”***
