Boedi Oetomo diperdebatkan sebagai tonggak kebangkitan. Namun, Soekarno memilih 20 Mei sebagai simbol persatuan saat Republik terancam pecah.
Hari Kebangkitan Nasional setiap 20 Mei tidak lahir semata-mata dari romantisme sejarah Boedi Oetomo. Di balik tanggal itu, ada keputusan politik, perdebatan historiografi, dan kebutuhan mendesak untuk merawat persatuan Republik yang masih muda.
Pemerintah kemudian menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui Keppres Nomor 316 Tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur. Dalam daftar tersebut, Harkitnas dicantumkan berdampingan dengan Hari Pendidikan Nasional, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dan Hari Ibu.
Namun, jauh sebelum dasar hukum itu terbit, Soekarno telah memakai 20 Mei sebagai momentum politik. Pada 1948, ketika Republik Indonesia berada di bawah tekanan Belanda dan pertentangan politik dalam negeri, peringatan Hari Kebangunan Nasional digelar sebagai ikhtiar menyatukan kekuatan bangsa.
Republik yang Butuh Simbol
Tahun 1948 bukan masa yang tenang. Setelah Agresi Militer Belanda pada 1947, Republik menghadapi tekanan dari luar. Pada saat yang sama, ketegangan politik antara kelompok kiri dan kanan membuat ruang persatuan di dalam negeri ikut retak.
Dalam situasi itu, Soekarno membutuhkan simbol yang bisa melampaui garis partai, organisasi, dan kepentingan politik. Sejumlah rujukan menyebut, ia menugaskan Ki Hajar Dewantara untuk menyiapkan peringatan yang saat itu masih disebut Hari Kebangunan Nasional.
Pilihan jatuh pada 20 Mei, hari lahir Boedi Oetomo pada 1908. Gedung STOVIA di Batavia, tempat organisasi itu berdiri, kemudian dikenang sebagai salah satu ruang penting lahirnya kesadaran nasional. Buku panduan Museum Kebangkitan Nasional mencatat gedung STOVIA sebagai tempat berkembangnya kesadaran sebagai satu bangsa dan lokasi berdirinya Boedi Oetomo.
Dengan demikian, 20 Mei bukan hanya dipakai untuk mengenang organisasi. Ia dijadikan titik temu simbolik: dari pendidikan, kesadaran bumiputra, hingga gagasan bangsa yang perlahan tumbuh dalam ruang penjajahan Hindia Belanda.
Boedi Oetomo dan Perdebatan yang Tak Selesai
Pemilihan Boedi Oetomo sebagai tonggak kebangkitan nasional tidak pernah bebas dari kritik. Sebagian sejarawan menilai organisasi ini belum sepenuhnya mewakili gagasan kebangsaan Indonesia dalam arti politik modern.
Boedi Oetomo lahir dari lingkungan terpelajar Jawa. Orientasi awalnya lebih dekat pada pendidikan, kebudayaan, dan kemajuan sosial bumiputra, terutama di Jawa dan Madura. Karena itu, sebagian kritik menilai organisasi ini belum memiliki agenda politik kemerdekaan yang tegas.
Harsja W. Bachtiar termasuk tokoh yang mempertanyakan penempatan Boedi Oetomo sebagai awal pembentukan bangsa. Perdebatan mengenai posisi organisasi itu dalam historiografi nasional dibahas dalam kajian tentang Harsja Bachtiar dan pembentukan bangsa Indonesia.
Kritik serupa muncul dari Pramoedya Ananta Toer. Dalam pembacaan Pramoedya, kebangkitan modern lebih layak dilacak melalui Tirto Adhi Soerjo, pelopor pers bumiputra yang bergerak lebih awal melalui surat kabar dan organisasi. Arsip Nasional Republik Indonesia mencatat Tirto Adhi Soerjo sebagai tokoh penting persuratkabaran nasional yang menerbitkan Soenda Berita, Medan Prijaji, dan Putri Hindia.
Bahkan sebelum Boedi Oetomo berdiri pada 20 Mei 1908, Tirto sudah disebut merintis Sarekat Prijaji pada 1906. Karena itu, bagi sebagian pembaca sejarah, Tirto menawarkan jalur kebangkitan yang lebih langsung menyentuh organisasi, pers, dan kesadaran politik bumiputra.
Mengapa Bukan Indische Partij?
Pilihan lain yang kerap muncul dalam perdebatan adalah Indische Partij. Organisasi yang didirikan Ernest Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Soewardi Soerjaningrat pada 1912 ini jauh lebih terang menyuarakan gagasan politik.
Modul sejarah Kementerian Pendidikan mencatat Indische Partij membawa semboyan “Indie los van Holland” dan “Indie voor Indier”. Sikap politiknya disebarluaskan melalui surat kabar De Express, termasuk lewat tulisan Ki Hajar Dewantara yang terkenal, Als ik eens Nederlander was.
Secara politik, Indische Partij memang lebih radikal daripada Boedi Oetomo. Namun, justru di situlah letak pilihan Soekarno menjadi menarik. Ia tidak sedang memilih organisasi paling keras melawan Belanda. Ia memilih simbol yang lebih aman untuk dijadikan ruang konsensus nasional.
Boedi Oetomo memiliki usia yang lebih panjang dalam memori pergerakan. Ia juga berangkat dari dunia pendidikan, bukan partai politik. Dalam konteks 1948, ketika Republik sedang terbelah, simbol semacam itu lebih mudah dipakai untuk menjahit persatuan.
Hatta Memberi Jalan Tengah
Mohammad Hatta memberi perspektif yang lebih seimbang. Dalam tulisannya di Star Weekly pada 17 Mei 1958, Hatta mengakui Boedi Oetomo belum memenuhi syarat sebagai pergerakan nasional bila diukur dengan kacamata politik modern.
Namun, Hatta melihat Boedi Oetomo tetap penting karena menanam “kecambah semangat nasional”. Organisasi itu mungkin belum menjadi gelombang besar, tetapi ia membuka jalan bagi lahirnya organisasi lain yang lebih luas dan lebih politis, seperti Sarekat Islam dan Indische Partij.
Cara pandang Mohammad Hatta ini menjembatani perdebatan. Boedi Oetomo tidak harus dipahami sebagai organisasi yang langsung lengkap secara nasional. Ia bisa dibaca sebagai penanda awal perubahan cara bergerak: dari perlawanan lokal dan bersenjata menuju organisasi modern, pendidikan, pers, dan gagasan kebangsaan.
Akar Peringatan di Negeri Belanda
Menariknya, pemaknaan 20 Mei tidak baru muncul setelah Indonesia merdeka. Pada 1918, ketika Boedi Oetomo berusia 10 tahun, Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hajar Dewantara ikut menghidupkan peringatan itu di Belanda.
Buku biografi Ki Hajar Dewantara yang diterbitkan Kementerian Pendidikan mencatat ia aktif memimpin pertunjukan kesenian dalam peringatan 10 tahun Boedi Oetomo di Nederland pada 20 Mei 1918. Dalam periode yang sama, Ki Hajar juga bergerak melalui penerbitan dan kantor berita untuk menyebarkan gagasan pergerakan Indonesia di Eropa.
Dengan jejak itu, 20 Mei sudah lebih dulu memperoleh makna simbolik sebelum dipakai Soekarno sebagai peringatan nasional pada 1948. Tanggal itu bergerak dari peringatan organisasi menjadi penanda kesadaran politik yang lebih luas.
Dari Soekarno ke Orde Baru
Setelah resmi masuk daftar hari nasional pada 1959, Hari Kebangkitan Nasional kembali dikelola negara pada masa Orde Baru. Keppres Nomor 1 Tahun 1985 mengatur penyelenggaraan peringatan setiap 20 Mei dengan tujuan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Pada 2002, aturan teknis itu diubah melalui Keppres Nomor 18 Tahun 2002. Perubahan ini menunjukkan bahwa Hari Kebangkitan Nasional terus diposisikan sebagai agenda kenegaraan, bukan sekadar peringatan sejarah.
Di titik ini, makna 20 Mei mengalami perluasan. Ia tidak hanya merujuk pada Boedi Oetomo sebagai organisasi, tetapi juga menjadi perangkat negara untuk merawat ingatan bersama tentang persatuan, kebangsaan, dan arah perjuangan.
Makna 20 Mei Hari Ini
Karena itu, pertanyaan “mengapa Boedi Oetomo?” tidak bisa dijawab hanya dengan ukuran radikal atau tidak radikal. Bila ukurannya keberanian politik, Indische Partij mungkin lebih tegas. Bila ukurannya pelopor pers dan organisasi bumiputra, Tirto Adhi Soerjo memberi jejak yang tidak kalah kuat.
Namun, bagi Soekarno, 20 Mei tampaknya dipilih bukan karena Boedi Oetomo paling sempurna. Tanggal itu dipilih karena dapat menjadi simbol awal, titik temu, dan bahasa persatuan di tengah Republik yang sedang terancam.
Hari Kebangkitan Nasional akhirnya menyimpan dua wajah sekaligus. Ia adalah peringatan resmi negara, tetapi juga ruang perdebatan sejarah. Justru dari perdebatan itulah 20 Mei tetap hidup: bukan sebagai tanggal yang beku, melainkan sebagai ajakan untuk terus membaca ulang bagaimana bangsa ini belajar bangkit. ***
Daftar Rujukan
- Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur.
- Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 tentang penyelenggaraan Hari Kebangkitan Nasional.
- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2002 tentang perubahan atas Keppres Nomor 1 Tahun 1985.
- Museum Kebangkitan Nasional, Buku Panduan Museum Kebangkitan Nasional.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ki Hajar Dewantara.
- Arsip Nasional Republik Indonesia, “Tirto Adhi Soerjo: Tokoh Kebangkitan Nasional dan Pelopor Politik Arsip.”
- Kementerian Pendidikan, Modul Sejarah Kelas XI KD 3.10 tentang organisasi pergerakan nasional dan Indische Partij.
- Jurnal Patrawidya, kajian tentang Harsja Bachtiar dan pembentukan bangsa Indonesia.
