Ketegangan antara Polri dan Kejaksaan Agung kembali menjadi sorotan setelah penyidikan sejumlah kasus korupsi diikuti beredarnya surat internal dari kedua institusi pada hari yang sama.
Dinamika hubungan antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menjadi perhatian publik setelah penyidikan sejumlah perkara korupsi diikuti beredarnya surat internal dari masing-masing institusi pada Kamis, 9 Juli 2026.
Rangkaian peristiwa tersebut memunculkan spekulasi mengenai meningkatnya tensi antarlembaga penegak hukum.
Di sisi Polri, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) tengah menangani sejumlah perkara, antara lain dugaan korupsi tata kelola batu bara di PLN, kasus PT Asabri, PT Jiwasraya, hingga dugaan tindak pidana pencucian uang.
Di saat yang sama, Kejaksaan Agung masih mengusut dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjerat Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan.
Surat Propam Perketat Pengawasan Internal
Situasi semakin menjadi perhatian setelah beredar surat arahan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Tengah di berbagai grup percakapan WhatsApp dan media sosial.
Dalam surat tersebut, anggota Polri diinstruksikan agar tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri apabila prosedur pendampingan hukum belum dipenuhi. Arahan itu juga secara khusus menyinggung personel yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Apabila menerima panggilan dari kejaksaan, anggota diminta segera melaporkannya kepada Kepala Bidang Propam beserta materi pemeriksaan.
Surat itu juga memerintahkan penguatan pengamanan markas kepolisian melalui penerapan One Gate System, pendataan identitas pengunjung, optimalisasi kamera pengawas (CCTV), hingga penempatan personel Provost di ruang pelayanan publik.
“Pastikan tidak ada tempat pelayanan publik Polri yang dilakukan OTT oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Tekankan kepada personel yang bertugas di ruang pelayanan publik Polri agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apa pun,” demikian bunyi salah satu instruksi dalam surat tersebut.
Kejagung Gelar Konsolidasi Mitigasi AGHT
Pada hari yang sama, beredar pula surat undangan rapat dari Kejaksaan Agung bernomor B-1699/D.1/Ds.2/07/2026 yang ditandatangani Pelaksana Tugas Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen.
Surat itu mengundang jajaran Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, hingga cabang kejaksaan untuk mengikuti rapat daring dengan agenda mitigasi, konsolidasi, dan koordinasi menghadapi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT).
Dalam lingkungan intelijen, AGHT merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai potensi gangguan terhadap keamanan organisasi maupun pelaksanaan tugas institusi.
Beredarnya dua surat internal pada hari yang sama kemudian memunculkan beragam spekulasi di ruang publik mengenai meningkatnya kewaspadaan di masing-masing lembaga.
Berawal dari Perkara MBG
Sorotan terhadap hubungan kedua institusi menguat setelah Kejaksaan Agung menetapkan Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025–2026.
Penetapan tersangka itu dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara pada 1 Juli 2026. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto dalam amanatnya memuji kontribusi Polri dalam pembangunan lebih dari 1.000 dapur SPPG untuk mendukung program MBG.
Menanggapi perkara tersebut, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir menegaskan institusinya menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung.
“Polri mendukung dan menghormati proses penegakan hukum dalam kasus korupsi MBG yang dilakukan Kejaksaan Agung,” kata Johnny.
Ia menambahkan, Polri tidak memberikan perlindungan kepada anggota yang terbukti melakukan tindak pidana.
Kejagung Hormati Penyidikan Polri
Perhatian publik kembali mengarah pada hubungan kedua institusi setelah Kortas Tipidkor Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Bukit Golf Hijau, Sentul City, Kabupaten Bogor, yang disebut berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan korupsi.
Menanggapi penggeledahan tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menegaskan pihaknya menghormati kewenangan penyidik Polri.
“Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian,” kata Anang, Kamis, 9 Juli 2026.
Menurut Anang, Kejaksaan Agung meyakini Polri bekerja berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menegaskan institusinya tetap mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.
Meski berbagai perkembangan tersebut memunculkan spekulasi mengenai hubungan kedua institusi, hingga kini baik Polri maupun Kejaksaan Agung sama-sama menyatakan tetap menghormati proses hukum sesuai kewenangan masing-masing.***
