MAPK Solo mau jadi instansi mandiri, tapi beasiswanya diblokir sejak Januari. Ambisius atau ironis?
Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan (MANPK) Surakarta, atau yang akrab disebut MAPK, tengah berdiri di persimpangan.
Di satu sisi, Kementerian Agama mendorongnya menjadi Satuan Kerja (Satker) Mandiri pada 2026. Di sisi lain, beasiswa yang selama ini menjadi denyut nadi para siswa justru dilaporkan membeku sejak awal tahun.
Sebuah paradoks yang mengganggu.
Halal Bihalal yang Menghidupkan Diskusi
Dalam acara Halal bihalal Ikamaksuta 2026, Jumat malam (10/4/2026), transformasi kelembagaan menjadi pusaran utama diskusi. Bukan sekadar silaturahmi, pertemuan itu berubah menjadi ruang artikulasi kegelisahan alumni.
Kemenag memang serius. Targetnya jelas: MAPK harus berdiri sebagai Satker Mandiri. Namun di balik target itu, ada cerita yang tak kalah penting: hak beasiswa siswa yang justru menuai polemik.
Jalan Terjal Menuju Kemandirian
Dr. Anies Masykur, salah satu tokoh yang terlibat dalam proses ini, menegaskan bahwa pemisahan MAPK menjadi institusi mandiri adalah proyek prioritas arahan pimpinan. Bukan sekadar wacana.
Tapi realisasi di lapangan tidak semulus rencana di atas kertas.
Madrasah reguler, termasuk di Solo, awalnya enggan melepaskan aset lahan mereka untuk diberikan kepada MAPK. Pihak kementerian pada akhirnya harus menekan madrasah reguler agar bersedia menyerahkan aset tersebut demi melancarkan proyek ini.
Kemenag memproyeksikan empat lokasi yang paling siap berpisah tanpa perlu membangun lahan baru: Padang Panjang, Solo, Jember, dan Makassar.
Saat ini, dokumen pengajuan telah masuk ke Kemenpan RB sejak Maret. Targetnya, wujud kelembagaan yang sah pada akhir tahun 2026.
Rekor Pendaftar di Tengah Ketidakpastian
Prestasi MANPK Surakarta sejatinya sangat gemilang. Tahun ini, pendaftar MAPK Solo memecahkan rekor tertinggi secara nasional: menembus angka sekitar 1.400 calon siswa.
Angka itu menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap madrasah ini tetap tinggi. Bahkan di tengah berbagai keterbatasan.
