MAPK Solo mau jadi instansi mandiri, tapi beasiswanya diblokir sejak Januari. Ambisius atau ironis?
Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan (MANPK) Surakarta, atau yang akrab disebut MAPK, tengah berdiri di persimpangan.
Di satu sisi, Kementerian Agama mendorongnya menjadi Satuan Kerja (Satker) Mandiri pada 2026. Di sisi lain, beasiswa yang selama ini menjadi denyut nadi para siswa justru dilaporkan membeku sejak awal tahun.
Sebuah paradoks yang mengganggu.
Halal Bihalal yang Menghidupkan Diskusi
Dalam acara Halal bihalal Ikamaksuta 2026, Jumat malam (10/4/2026), transformasi kelembagaan menjadi pusaran utama diskusi. Bukan sekadar silaturahmi, pertemuan itu berubah menjadi ruang artikulasi kegelisahan alumni.
Kemenag memang serius. Targetnya jelas: MAPK harus berdiri sebagai Satker Mandiri. Namun di balik target itu, ada cerita yang tak kalah penting: hak beasiswa siswa yang justru menuai polemik.
Jalan Terjal Menuju Kemandirian
Dr. Anies Masykur, salah satu tokoh yang terlibat dalam proses ini, menegaskan bahwa pemisahan MAPK menjadi institusi mandiri adalah proyek prioritas arahan pimpinan. Bukan sekadar wacana.
Tapi realisasi di lapangan tidak semulus rencana di atas kertas.
Madrasah reguler, termasuk di Solo, awalnya enggan melepaskan aset lahan mereka untuk diberikan kepada MAPK. Pihak kementerian pada akhirnya harus menekan madrasah reguler agar bersedia menyerahkan aset tersebut demi melancarkan proyek ini.
Kemenag memproyeksikan empat lokasi yang paling siap berpisah tanpa perlu membangun lahan baru: Padang Panjang, Solo, Jember, dan Makassar.
Saat ini, dokumen pengajuan telah masuk ke Kemenpan RB sejak Maret. Targetnya, wujud kelembagaan yang sah pada akhir tahun 2026.
Rekor Pendaftar di Tengah Ketidakpastian
Prestasi MANPK Surakarta sejatinya sangat gemilang. Tahun ini, pendaftar MAPK Solo memecahkan rekor tertinggi secara nasional: menembus angka sekitar 1.400 calon siswa.
Angka itu menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap madrasah ini tetap tinggi. Bahkan di tengah berbagai keterbatasan.
Tapi kebanggaan ini terusik oleh carut-marut kebijakan pendanaan.
Beasiswa Membeku Sejak Januari
Perwakilan pengurus IKA MANPK Indonesia, Muhammad Izzul Haq, mengungkap fakta yang tak bisa diabaikan: beasiswa khusus MAPK telah diblokir sejak Januari lalu.
Kabar lain di kalangan alumni bahkan menyebutkan beasiswa tersebut sudah dihapus sepenuhnya.
Situasi ini jelas menjadi ironi yang menyakitkan. Sebab, ketersediaan beasiswa inilah yang selama ini menjadi daya tawar utama MAPK agar mampu bersaing ketat dengan madrasah unggulan lain seperti MAN IC.
Tanpa beasiswa, MAPK kehilangan salah satu magnet utamanya.
Anggaran Lebih Gemuk, Tapi Mengambang
Dr. Anies Masykur membeberkan fakta lain yang membuat polemik ini semakin kompleks. Alokasi anggaran beasiswa MAPK sejatinya jauh lebih gemuk dibandingkan MAN IC.
Siswa MAPK terhitung menerima sekitar Rp700 ribu per bulan. Sementara siswa MAN IC hanya mendapat Rp400 ribu per bulan.
Lalu mengapa justru MAPK yang terkena pemotongan?
Anies menduga, ke depannya pemerintah akan merombak format dana beasiswa per anak ini menjadi anggaran operasional madrasah secara umum. Skema evaluasi seperti ini sudah lebih dulu diterapkan di MAN IC, setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dengan kata lain, perubahan ini mungkin bukan diskriminasi, melainkan bagian dari standardisasi tata kelola. Tapi tanpa sosialisasi yang jelas, dugaan dan kekhawatiran akan terus membayangi.
Ironi di Balik Nama Besar
Penghapusan atau pemblokiran beasiswa ini memantik sikap kritis dari para alumni. Mereka mulai mempertanyakan arah tata kelola anggaran pendidikan madrasah.
Bagaimana mungkin sebuah lembaga yang sedang didorong menjadi lebih mandiri justru kehilangan salah satu sumber daya terpenting untuk menarik siswa terbaik?
Apakah kemandirian yang dimaksud adalah kemandirian fiskal yang membebankan biaya lebih besar kepada siswa dan keluarganya?
Ataukah ada skema baru yang belum dijelaskan secara transparan kepada publik?
Tantangan ke Depan: Otonomi Tanpa Pengorbanan
Transformasi MANPK Surakarta menjadi Satker Mandiri memang merupakan langkah maju yang patut dikawal. Otonomi kelembagaan, jika dikelola dengan baik, bisa membawa fleksibilitas dan efisiensi yang lebih besar.
Akan tetapi, otonomi tidak seharusnya mengorbankan kesejahteraan peserta didik.
Kemenag wajib memberikan transparansi dan kepastian terkait polemik pemblokiran beasiswa ini. Apakah beasiswa benar-benar dihapus? Jika dirombak menjadi skema baru, bagaimana bentuknya dan kapan akan diumumkan?
Tanpa kepastian dukungan finansial, nama besar dan tingginya angka pendaftar hanya akan menjadi simbol kosong. Dan itu berisiko menggagalkan visi MANPK dalam mencetak generasi pemikir Islam unggulan di masa depan.
Menunggu Kejelasan di Tengah Harapan
Para siswa yang mendaftar ke MAPK Surakarta tidak datang untuk sekadar mendapat gelar. Mereka datang karena percaya bahwa madrasah ini adalah tempat di mana tradisi keilmuan Islam dirawat dengan serius.
Mereka datang karena beasiswa itu membuat mimpi mereka terjangkau.
Kini, di saat institusi sedang bersiap menjadi lebih mandiri, justru para siswa yang merasakan getah ketidakpastian. Pemerintah dan Kemenag perlu segera berbicara jernih. Sebab, di balik angka 1.400 pendaftar, ada keluarga-keluarga yang berharap.
Dan harapan, jika dibiarkan menggantung terlalu lama, bisa berubah menjadi kekecewaan.***
