Tapi kebanggaan ini terusik oleh carut-marut kebijakan pendanaan.
Beasiswa Membeku Sejak Januari
Perwakilan pengurus IKA MANPK Indonesia, Muhammad Izzul Haq, mengungkap fakta yang tak bisa diabaikan: beasiswa khusus MAPK telah diblokir sejak Januari lalu.
Kabar lain di kalangan alumni bahkan menyebutkan beasiswa tersebut sudah dihapus sepenuhnya.
Situasi ini jelas menjadi ironi yang menyakitkan. Sebab, ketersediaan beasiswa inilah yang selama ini menjadi daya tawar utama MAPK agar mampu bersaing ketat dengan madrasah unggulan lain seperti MAN IC.
Tanpa beasiswa, MAPK kehilangan salah satu magnet utamanya.
Anggaran Lebih Gemuk, Tapi Mengambang
Dr. Anies Masykur membeberkan fakta lain yang membuat polemik ini semakin kompleks. Alokasi anggaran beasiswa MAPK sejatinya jauh lebih gemuk dibandingkan MAN IC.
Siswa MAPK terhitung menerima sekitar Rp700 ribu per bulan. Sementara siswa MAN IC hanya mendapat Rp400 ribu per bulan.
Lalu mengapa justru MAPK yang terkena pemotongan?
Anies menduga, ke depannya pemerintah akan merombak format dana beasiswa per anak ini menjadi anggaran operasional madrasah secara umum. Skema evaluasi seperti ini sudah lebih dulu diterapkan di MAN IC, setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dengan kata lain, perubahan ini mungkin bukan diskriminasi, melainkan bagian dari standardisasi tata kelola. Tapi tanpa sosialisasi yang jelas, dugaan dan kekhawatiran akan terus membayangi.
Ironi di Balik Nama Besar
Penghapusan atau pemblokiran beasiswa ini memantik sikap kritis dari para alumni. Mereka mulai mempertanyakan arah tata kelola anggaran pendidikan madrasah.
Bagaimana mungkin sebuah lembaga yang sedang didorong menjadi lebih mandiri justru kehilangan salah satu sumber daya terpenting untuk menarik siswa terbaik?
Apakah kemandirian yang dimaksud adalah kemandirian fiskal yang membebankan biaya lebih besar kepada siswa dan keluarganya?
Ataukah ada skema baru yang belum dijelaskan secara transparan kepada publik?
Tantangan ke Depan: Otonomi Tanpa Pengorbanan
Transformasi MANPK Surakarta menjadi Satker Mandiri memang merupakan langkah maju yang patut dikawal. Otonomi kelembagaan, jika dikelola dengan baik, bisa membawa fleksibilitas dan efisiensi yang lebih besar.
