Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dilanda polemik dualisme, yang berimbas pada meningkatnya tensi politik menjelang peralihan kepemimpinan di Indonesia. Presiden Joko Widodo sempat disebut ‘cawe-cawe’, namun dia membantah tuduhan itu. Apa dampaknya bagi dunia usaha Tanah Air?
Polemik bermula dari pemberhentian Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dipimpin Nurdin Halid di Jakarta, pada Sabtu, 14 September 2024 lalu.
Selain Nurdin Halid, Ketua MPR Bambang Soesatyo juga hadir di Munaslub itu. Mereka berdua merupakan politisi Partai Golkar. Bamsoet—sapaan akrab Bambang Soesatyo—juga menyatakan dukungan terhadap Munaslub tersebut.
Bamsoet, yang juga merupakan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin, mengklaim jika Munaslub itu dihadiri 28 Kadin provinsi. Dan mereka sepakat Anindya Bakrie menjadi ketum.
“Secara aklamasi, dari 28 ketua-ketua umum Kadin daerah hadir, 25 asosiasi, pimpinan juga hadir, secara aklamasi sudah terpilih Pak Anin (Anindya),” kata Bamsoet.
Munaslub ini terselenggara, sebagaimana dikatakan Nurdin Halid, karena ada dugaan Arsjad telah melakukan pelanggaran. Salah satunya, kata Nurdin, adalah Arsjad pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 lalu. Untuk itu, Arsjad dinilai melanggar Pasal 14 AD/ART organisasi karena itu.
“Organisasi Kadin adalah organisasi independen, bukan organisasi pemerintah, dan bukan organisasi politik,” kata Nurdin.
Anindya Bakrie, yang terpilih secara aklamasi dalam Munaslub, mengklaim mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Dia berjanji bakal segera bertemu dengan Presiden Jokowi dan pemerintahan baru mendatang, yang bakal dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Mudah-mudahan apa yang diputuskan teman-teman (dalam Munaslub) tadi bisa membuat hubungan dengan pemerintah semakin lebih baik. Baik pemerintahan Pak Jokowi yang telah memerintah selama 10 tahun dengan baik, maupun juga pemerintahan nantinya Pak Prabowo dan Mas Gibran,” kata Anindya, sebagaimana dikutip berbagai media di Tanah Air.
Menurut Anindya, pertemuan tersebut untuk menjelaskan kepada publik bahwa Kadin merupakan mitra strategis yang ingin bekerja sama lebih baik dengan pemerintah.
“Kadin provinsi dan juga kabupaten mempunyai jaringan yang sangat luas, sehingga kami berharap dapat juga dilibatkan. Teman-teman di asosiasi itu mempunyai substansi yang luar biasa, sehingga juga nanti dalam membuat rancangan lima tahun ke depan, kebijakannya bisa sesuai dengan sasaran yang diinginkan oleh teman-teman di dunia usaha,” katanya.
Arsjad Rasjid Melawan
Di sisi lain, Arsjad Rasjid melakukan perlawanan terhadap Munaslub tersebut. Dia mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi.
Dalam suratnya tertanggal 15 September 2024 itu, Arsjad menyebut Munaslub kubu Anindya tidak sah karena menyimpang dari AD/ART yang disebutkan dalam Keppres Nomor 18/2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.
