Indonesia resmi memimpin Dewan HAM PBB untuk pertama kalinya selama satu tahun.
Indonesia resmi mengemban jabatan Presiden Dewan HAM PBB pada Kamis (8/1/2026), bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya lembaga tersebut. Mandat ini akan dijalankan selama satu tahun ke depan.
Duta Besar RI untuk PBB, Sidharto Reza Suryodipuro, dipercaya memimpin Dewan setelah Indonesia dicalonkan oleh Kelompok Negara Asia-Pasifik.
Kementerian menyebut penetapan ini sebagai hasil diplomasi terkoordinasi dan berkelanjutan. “Proses penetapan tersebut merupakan hasil kerja diplomasi di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,” demikian pernyataan resmi Kemlu, dikutip Sabtu (10/1/2026).
Pertama Kali dalam Sejarah
Presidensi ini menjadi yang pertama bagi Indonesia sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006, dengan mekanisme rotasi antar-kawasan. Hingga kini, Indonesia tercatat enam kali menjadi anggota Dewan dan dua kali Wakil Presiden, masing-masing pada 2009 dan 2024.
Sebelumnya, Indonesia juga pernah memimpin Komisi HAM PBB—lembaga pendahulu Dewan—pada 2005. Rekam jejak tersebut menjadi modal penting dalam mengelola forum HAM multilateral.
Tugas dan Peran Presiden Dewan
Sebagai Presiden, Indonesia memimpin sidang Dewan, memastikan agenda berjalan tertib dan efisien, serta memimpin Working Group Universal Periodic Review (UPR). Presiden juga mengusulkan kandidat special procedures, menunjuk ahli investigasi, dan menjaga netralitas lembaga melalui diplomasi publik.
Berbeda dengan Komisaris Tinggi HAM, Presiden Dewan tidak menyuarakan posisi pribadi, melainkan menjaga suasana kerja konstruktif dan saling menghormati.
Peringatan Agar Tetap Independen
Dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah, mengingatkan Indonesia agar profesional dan tidak mudah terpengaruh tekanan negara kuat.
“Sebagai Presiden Dewan HAM dunia, RI diharapkan berperilaku profesional dan tidak terpengaruh informasi HAM yang tidak berbasis data sahih,” kata Rezasyah, Sabtu (10/1/2026). Ia juga menekankan prinsip musyawarah dan mufakat untuk menjaga kredibilitas forum multilateral.
Rezasyah menilai tantangan tetap ada, mengingat persaingan dengan negara-negara berkekuatan diplomatik besar. Namun, ia menilai sikap kritis Indonesia dalam isu global berbasis hukum internasional turut memperkuat posisi diplomasi RI.
