Rencana pembangunan 10 Universitas Republik Indonesia dengan melibatkan profesor asing dinilai tak realistis. Kebijakan ini dinilai mengabaikan kesejahteraan dosen dan kualitas kampus lokal.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Hikmahanto Juwana, meragukan realisasi wacana Universitas Republik Indonesia (URI) yang akan melibatkan profesor asing sebagai pengajar. Menurut dia, gagasan pemerintah tersebut perlu dikaji ulang secara realistis, terutama terkait kesejahteraan.
”Emangnya profesor dari luar negeri, terus kalau misalnya di Indonesia ini dengan gaji seperti kami ini, mereka akan betah?” kata Hikmahanto, Kamis (30/7/2026).
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak memberlakukan diskriminasi fasilitas maupun remunerasi terhadap dosen lokal.
Hikmahanto menolak keras jika akademisi Indonesia diposisikan lebih rendah dibandingkan tenaga pengajar asing. “Saya tidak mau kalah sama mereka yang Londo-Londo itu. Saya ingin didudukkan sama dengan mereka,” tuturnya.
Soal kualitas pendidikan, Hikmahanto meminta pemerintah mengubah paradigma yang selalu menganggap akademisi luar negeri lebih unggul. Ia menyebut saat ini merupakan era kebangkitan negara-negara Selatan, baik dari Asia maupun Afrika.
Kritik Pemborosan Anggaran
Selain itu, Direktur Keadilan Fiskal Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, turut mengkritik rencana pembangunan 10 kampus URI. Ia mengaku sempat dihubungi perwakilan Russell Group, konsorsium 24 universitas terkemuka Inggris yang dilobi pemerintah untuk mengirimkan pengajarnya ke Indonesia.
Media menyatakan kepada Russell Group bahwa proyek yang ditargetkan rampung dalam dua tahun itu mustahil terwujud secara fiskal dan tidak mendesak. “Jauh lebih baik, Indonesia mengoptimalkan universitas yang sudah ada,” ucapnya melalui keterangan tertulis pada Jumat (24/7/2026).
Indonesia saat ini telah memiliki 4.303 perguruan tinggi untuk melayani 285 juta penduduk. Menurut Media, rasio satu kampus untuk 66 ribu penduduk ini jauh lebih padat jika dibandingkan dengan sebaran perguruan tinggi di Jepang, Australia, maupun Inggris.
Ia menyoroti persoalan utama pendidikan tinggi bukanlah kekurangan kampus, melainkan minimnya pendanaan. Pemerintah bahkan tercatat masih menunggak tunjangan profesi dosen aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp 5,7 triliun.
Sebagai tindak lanjut, Celios telah menyurati pimpinan Russell Group. Mereka mendukung kerja sama akademik bilateral, namun mendesak agar rencana proyek 10 URI ditinjau ulang demi memprioritaskan kampus eksisting.
”Mahasiswa sulit membayar UKT. Anggaran beasiswa per tahun hanya Rp 15 triliun. Dana riset hanya 0,2 persen dari PDB,” tulis Media. ***
