Rencana Presiden Prabowo Subianto mengubah buku pelajaran SD hingga SMA dinilai berisiko menjadi pemborosan anggaran jika kesejahteraan guru dan fasilitas pendidikan tidak ikut dibenahi.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus mengganti buku pelajaran sekolah. Menurut dia, instrumen utama yang mendesak diperbaiki adalah kesejahteraan dan kualitas pengajar.
“Buku hanyalah salah satu instrumen pembelajaran. Kalau kesejahteraan guru hingga ketimpangan fasilitas tidak diperbaiki, mengganti buku hanya mengubah benda,” kata Ubaid melalui keterangan tertulis pada Senin, 10/8/2026).
Pernyataan ini merespons rencana Presiden Prabowo Subianto merombak total buku pelajaran bagi siswa sekolah dasar hingga menengah atas. Pemerintah beralasan buku yang ada saat ini mudah rusak dan ukuran hurufnya terlalu kecil.
Potensi Pemborosan Anggaran
Selain menyoroti kesejahteraan guru, Ubaid memperingatkan adanya risiko pemborosan anggaran negara. Ia mengkritik keras jika proyek pengubahan buku pelajaran tersebut hanya berujung pada pencetakan ulang secara massal.
Ihwal pencegahan pemborosan, Ubaid menyarankan pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap buku-buku yang saat ini digunakan di sekolah. Langkah ini diperlukan untuk memetakan spesifikasi buku yang tidak layak dan yang masih relevan.
Audit tersebut juga harus menjawab bagian buku mana yang hanya memerlukan revisi. “Jangan seluruh buku diganti hanya karena pemerintahan berganti. Itu berpotensi menjadi pemborosan anggaran, bahkan menggeser agenda pendidikan menjadi sekadar proyek pengadaan,” tuturnya.
Tuntutan Transparansi
Oleh karena itu, JPPI meminta pemerintah mengedepankan transparansi dalam proyek perombakan buku pelajaran. Keterbukaan ini wajib mencakup proses penilaian kelayakan, tahapan penyusunan materi, hingga rincian penggunaan anggaran.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut kebijakan perombakan berawal dari peninjauan langsung Presiden Prabowo. Kepala negara menilai kualitas ketahanan kertas dan kenyamanan membaca siswa masih jauh dari standar layak.
