Iran menanggung kerugian Rp4,6 kuadriliun dari agresi AS-Israel, kini menuntut ganti rugi kepada lima negara Arab melalui PBB.
Republik Islam Iran menanggung kerugian material yang sangat masif menyusul agresi militer gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel pada akhir Februari lalu. Pemerintah Iran memperkirakan kerusakan infrastruktur dan fasilitas negara mencapai angka USD270 miliar atau sekitar Rp4,6 kuadriliun.
Estimasi fantastis ini mendorong Teheran bergerak cepat menuntut keadilan ekonomi di berbagai meja diplomasi internasional.
Kalkulasi Kerugian dan Agenda Diplomasi
Juru Bicara Pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, menyatakan bahwa pemulihan kerugian ekonomi kini menjadi prioritas utama negaranya. Ia menegaskan, tim perunding Iran terus mendesak isu ganti rugi sebagai bahasan pokok dalam setiap dialog internasional.
”Tim perunding kami terus mengejar isu ganti rugi ini, termasuk dalam dialog di Islamabad,” kata Mohajerani kepada Kantor Berita RIA Novosti, Selasa (14/4/2026).
Mohajerani menambahkan bahwa nilai Rp4,6 kuadriliun tersebut belum berstatus final. Otoritas terkait masih melakukan audit komprehensif untuk memeriksa seluruh kerusakan secara berlapis di lapangan.
Kebuntuan Perundingan Islamabad
Upaya diplomatik Iran awalnya berpusat di Islamabad, Pakistan. Namun, perundingan maraton selama 25 jam antara delegasi Iran dan AS pada akhir pekan lalu gagal membuahkan hasil positif.
Sepanjang pertemuan yang berlangsung sejak Sabtu (11/4/2026) hingga Minggu (12/4/2026) tersebut, kedua belah pihak tidak menyepakati satu pun poin kompensasi perang. Kegagalan ini memaksa Teheran mencari alternatif lain untuk menuntut pertanggungjawaban.
Manuver Teheran di Perserikatan Bangsa-Bangsa
Merespons kebuntuan di Islamabad, Iran langsung memperlebar sasaran diplomatiknya ke markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Teheran secara resmi menagih ganti rugi penuh kepada lima negara Arab—yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Bahrain, dan Yordania. Iran menuding kelima negara ini memfasilitasi serangan yang melumpuhkan negaranya.
Perwakilan Tetap Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, telah mengirimkan surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Bahrain selaku presiden bergilir Dewan Keamanan PBB pada Senin (13/4/2026). Iravani menyoroti peran negara-negara tersebut yang tidak sekadar menyediakan pangkalan militer, tetapi juga terlibat langsung melancarkan serangan bersenjata ilegal terhadap berbagai objek sipil Iran.
”Mereka harus memberikan ganti rugi penuh kepada Republik Islam Iran sebagai akibat dari tindakan mereka yang melanggar hukum internasional,” tegas Iravani dalam surat tersebut.
Ketegangan di kawasan Teluk telah mengakibatkan hancurnya infrastruktur vital serta jatuhnya ribuan korban jiwa. Meskipun gencatan senjata dua pekan telah berlaku, pemerintah Iran menegaskan komitmennya untuk tidak mundur selangkah pun.
Iran akan terus berjuang di panggung internasional demi memastikan setiap pihak yang memfasilitasi agresi militer tersebut membayar penuh ganti rugi atas kehancuran yang mereka timbulkan.***
