Rusia, China, dan Prancis secara efektif memblokir upaya negara-negara Arab di Dewan Keamanan PBB untuk mengizinkan aksi militer terhadap Iran guna membuka kembali Selat Hormuz. Penolakan tersebut didasarkan pada keberatan terhadap penggunaan bahasa yang mengizinkan penggunaan kekuatan.
Rancangan resolusi itu, yang dipelopori Bahrain dan didukung sejumlah negara Teluk, semula dijadwalkan untuk pemungutan suara pada Jumat, 3 April 2026. Namun menurut laporan The New York Times, para diplomat menyatakan belum ada kepastian apakah negosiasi lanjutan akan membuat ketiga negara pemilik hak veto tersebut mengubah sikap.
Proposal yang kini memasuki revisi keempat setelah berminggu-minggu diskusi tertutup itu memuat klausul kontroversial, yakni pemberian izin kepada negara anggota untuk menggunakan “segala cara yang diperlukan” guna menjamin jalur aman melalui selat tersebut—salah satu jalur transit minyak global paling vital.
Ketegangan meningkat sejak Iran menutup Selat Hormuz tidak lama setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan pada 28 Februari. Penutupan ini mengganggu pasokan energi global, mendorong kenaikan harga minyak dan biaya pengiriman, serta mengguncang pasar keuangan.
Iran juga melancarkan serangan balasan terhadap negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan korban sipil dan kerusakan infrastruktur.
Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, menyatakan di Dewan Keamanan bahwa tindakan Iran “berbahaya” dan melanggar hukum internasional. Ia menuduh Teheran menargetkan fasilitas sipil, termasuk bandara, pelabuhan, dan infrastruktur air.
Meski tekanan meningkat, Iran mengisyaratkan akan mempertahankan kendali atas pelayaran di selat tersebut.
Para analis menilai resolusi ini menghadapi tantangan besar, baik secara praktis maupun politik. Negara-negara Teluk dinilai memiliki kapasitas militer terbatas untuk menghadapi Iran secara mandiri, sementara risiko eskalasi konflik tetap tinggi.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, bahkan menyebut upaya membuka selat secara paksa sebagai langkah yang tidak realistis dan berpotensi memicu ancaman militer yang signifikan.
Krisis ini juga mencerminkan memburuknya hubungan Iran dengan negara-negara Arab di kawasan, yang sebelumnya sempat membaik melalui jalur diplomasi. Negara seperti Qatar dan Oman—yang pernah menjadi mediator antara Teheran dan Washington—kini meninjau ulang posisi mereka.
Dampak ekonomi dari penutupan selat sangat besar. Qatar, sebagai eksportir utama gas alam, menghentikan produksi dan menyatakan keadaan kahar (force majeure), dengan potensi kerugian hingga 20 miliar dolar AS per tahun.
Sejumlah analis memperingatkan bahwa langkah militer untuk membuka kembali selat justru dapat memperluas konflik, bukan menyelesaikan akar krisis politik.
Seorang pejabat keamanan senior Iran kepada Press TV menyebut situasi ini bisa berlangsung lama karena Iran memiliki kapasitas untuk mempertahankannya selama bertahun-tahun.
Menurut pejabat tersebut, sensitivitas Iran terhadap Selat Hormuz berkaitan dengan jalur logistik militer AS di kawasan, yang selama ini banyak bergantung pada pengiriman laut.
“Iran memiliki kemampuan untuk mempertahankan situasi ini selama bertahun-tahun,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Iran tidak akan lagi membiarkan jalur tersebut digunakan untuk mendukung logistik militer AS dan sekutunya.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Dalam situasi konflik saat ini, jalur tersebut praktis tertutup bagi kapal-kapal AS dan sekutunya.
Gangguan ini memicu lonjakan tajam harga minyak global. Harga minyak mentah Brent mendekati rekor tertinggi, bahkan berpotensi menembus 200 dolar AS per barel jika konflik berlanjut.
Kenaikan tersebut turut berdampak pada harga bahan bakar di Amerika Serikat. Harga bensin rata-rata melampaui 4 dolar AS per galon, sementara solar mencapai 5 hingga 6 dolar AS per galon di sejumlah wilayah—level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Selain minyak, distribusi LNG, pupuk, dan berbagai komoditas penting juga terganggu. Biaya logistik dan premi asuransi melonjak, memperparah tekanan inflasi, khususnya di sektor transportasi, pangan, dan industri.
Presiden AS, Donald Trump, sebelumnya berulang kali memperingatkan bahwa gangguan terhadap Selat Hormuz akan memicu pembalasan keras, termasuk kemungkinan serangan terhadap infrastruktur energi Iran.
Namun, setelah berbagai opsi dinilai tidak efektif, Trump memberi sinyal perubahan sikap. Ia menyatakan bahwa pembukaan kembali selat bukan lagi tujuan utama operasi militer AS, membuka kemungkinan berakhirnya konflik meski jalur tersebut tetap tertutup.***
