Pansus Haji DPR telah melayangkan undangan kepada Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, dan Kepala Subdirektorat Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu (SIHDU), namun mereka tidak hadir.
Nama mantan Presiden Jokowi dan Menteri Nusron Wahid terseret di sidang korupsi kuota haji 2023-2024. Pakar hukum mendesak pengadilan memanggil pihak terkait.
Kategori: Skandal Kuota Haji
Kepala BPKH Akui Pembagian Kuota Haji 2024 Tidak Sesuai dengan Kesepakatan antara DPR RI dan Pemerintah
Dari hasil pembagian kuota tersebut, BPKH harus mengeluarkan nilai manfaat untuk pembayaran pelaksanaan ibadah haji 2024 sebesar Rp8,2 triliun.
Pansus Haji Temukan Dugaan ‘Permainan’ Kemenag dengan Travel, Menag Pertanyakan Keberadaan LPSK
“Saya kira harus ditelusuri dulu, siapa yang minta perlindungan terhadap saksi? Intimidasi itu dilakukan oleh siapa?” ujar Yaqut kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (2/9/2024).
Saksi dan Anggota Pansus Haji 2024 Mengaku Mendapat Tekanan dan Intimidasi
Oleh karena itu, agenda untuk meminta keterangan dari 12 travel penyelenggara haji Senin (2/9/2024) ini diadakan secara tertutup.
Pansus Temukan Indikasi Kuota Tambahan Digunakan untuk ‘Percepatan Haji’ di Luar Prosedur
Menurut temuan Pansus Haji, ada selusin travel yang diduga memberangkatkan duluan calon jemaah yang mendaftar belakangan.
Irjen Kemenag Mengaku Tak Dilibatkan dalam Keputusan Pembagian Kuota Haji 2024
Inspektur Jenderal Kementerian Agama Faisal Ali Hasyim, pemimpin tertinggi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, mengaku tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penambahan kuota haji tahun 2024.
Anggota Pansus Haji Sebut Pembagian Kuota Tambahan Kecewakan Jemaah dan Jokowi
Menurut anggota Pansus Haji Wisnu Wijaya, pembagian kuota tambahan haji yang diatur Kementerian Agama tak hanya mengecewakan DPR dan jemaah haji reguler, tetapi juga Presiden Joko Widodo.
Ditunjuk Sebagai Ketua Pansus Haji DPR RI, Nusron Wahid Janji Fokus dan Transparan
Nusron menegaskan jika Pansus Haji akan fokus mendalami tiga hal. Salah satunya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dalam alokasi kuota haji tambahan.
Pansus Hak Angket Haji DPR RI Jadwalkan Panggil Menag Yaqut pada 26 atau 27 Agustus 2024
JAKARTA — Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI menjadwalkan bakal memanggil Menteri Agama — baca selengkapnya
Ngeri-Ngeri Pansus Haji
Pembentukan Pansus Hak Angket Pelaksanaan Haji 2024 di DPR RI berimbas ke mana-mana. Termasuk ke ranah hukum.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.