Dalam hukum pidana, dikenal tiga pilar yang saling mengikat: actus reus (perbuatan melawan hukum), mens rea (niat jahat), dan kausalitas (hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian). Ketiganya harus hadir bersamaan agar suatu perbuatan layak dipidana.
Pesta dengan gelar griya dan sajian makan gratis itu justru menciptakan kekacauan. Warga berdesakan di pintu masuk pendopo, dan malang, sebagian dari mereka tak pernah kembali ke rumah.
Ketika sebuah keputusan kebijakan dijadikan dasar pemidanaan, kita harus mulai bertanya: apakah negara masih memberi ruang untuk keberanian, atau justru mendorong semua pejabatnya menjadi penonton yang patuh dan pasif?
Sudah saatnya polisi turun tangan bukan hanya saat viral, bukan hanya saat ada fatwa keagamaan, bukan hanya saat warga ribut.
Jika masih ada yang percaya ini bunuh diri, mungkin yang sebenarnya sedang sekarat bukan logika, tapi keberanian.
Sekolah Rakyat harus membuktikan diri sebagai sistem pendidikan yang konsisten, bukan sekadar proyek pencitraan.
Di negeri multikultur seperti Indonesia, dakwah bukan hanya tentang benar atau salah, tapi tentang bagaimana mengatakan yang benar dengan cara yang tidak menyakiti.
Menciptakan lapangan kerja dalam jumlah masif bukan perkara simsalabim. Ini butuh waktu panjang, sinergi lintas sektor, dan kesiapan ekonomi nasional.
Bolehkah seorang kepala daerah meraup pendapatan sebesar itu dari konten yang bersinggungan dengan tugas jabatannya? Etiskah?
Kalau kita serius soal akurasi sejarah, jawabannya tampaknya condong ke Jombang.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
