Janji Gibran soal 19 juta lapangan kerja kini berbalik jadi ujian integritas. Pemerintah mengakui sulit, rakyat bertanya: apakah ini visi kebangsaan atau sekadar narasi kampanye kosong?
—Editorial
Janji memang murah. Terlalu murah, sampai-sampai bisa diumbar di panggung debat, disambut tepuk tangan, dan dilupakan semudah sorak-sorai berakhir.
Itulah yang kini mencuat dari ambisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat menargetkan penciptaan 19 juta lapangan kerja—target yang belakangan diakui sendiri oleh pemerintah sebagai misi nyaris mustahil.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, mengakui kerasnya kenyataan: menciptakan lapangan kerja dalam jumlah masif bukan perkara simsalabim. Ini butuh waktu panjang, sinergi lintas sektor, dan kesiapan ekonomi nasional.
Singkatnya: janji itu lebih besar dari kapasitas saat ini.
Pernyataan Noel seolah menjadi klarifikasi telat atas retorika kampanye Gibran pada 2023. Kala itu, Gibran menjanjikan angka fantastis itu dengan penuh keyakinan—mengandalkan kekuatan UMKM, pemerataan pembangunan, dan jargon ‘ekonomi kreatif’. Ia menyebut 64 juta UMKM akan menjadi lokomotif lapangan kerja baru. Kini, lokomotif itu masih belum jelas arah relnya.
Ironisnya, hingga kini, publik tak kunjung mendapatkan data rinci: berapa sejatinya lapangan kerja baru yang telah tercipta sejak janji itu diumumkan? Yang ada justru sebaliknya: angka pengangguran terbuka per Februari 2025 masih di kisaran 7,28 juta orang.
Bahkan industri manufaktur, yang seharusnya menjadi salah satu tumpuan penciptaan kerja, justru tengah dihantam gelombang PHK.
Bukan hanya angka yang menampar logika, tapi juga minimnya strategi konkret. Di balik narasi besar soal hilirisasi, sektor pangan dan energi, serta investasi, tidak tampak kerangka sistemik untuk menciptakan lapangan kerja dalam skala raksasa.
Janji tinggal janji, sementara ekonomi rakyat menunggu realisasi.
Ekonom pun angkat suara: penciptaan puluhan juta lapangan kerja bukan sekadar niat baik atau kepercayaan diri politisi. Butuh pertumbuhan ekonomi inklusif, iklim investasi bersih dari pungli, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semua itu tidak bisa hanya diserahkan pada mimbar pidato.
Pemerintah berdalih kini sedang memperbaiki iklim investasi—membasmi pungutan liar dan menyederhanakan izin. Tapi ini pun bukan cerita baru. Sudah berapa tahun publik dijejali janji debirokratisasi yang selalu kandas di ruang tunggu kementerian?
Lucunya, saat janji Gibran mulai luntur, Presiden Prabowo malah kembali melempar target baru: 8 juta lapangan kerja dalam lima tahun. Entah ini niat serius atau sekadar ganti bab dari novel politik penuh hiperbola.
Rakyat kini tak butuh lagi angka manis di spanduk kampanye. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata, transparansi data, dan keberpihakan konkret pada sektor produktif. Bukan sekadar mengandalkan investasi asing yang kadang lebih menguntungkan mesin daripada manusia.
Jika janji 19 juta lapangan kerja hanya jadi ornamen kampanye, maka kita patut bertanya: apakah kita sedang dipimpin oleh perencana kebijakan atau pendongeng bertopi jabatan?
Sebab saat janji sebesar itu diucapkan tanpa kesiapan eksekusi, yang dikorbankan bukan elektabilitas politisi, melainkan kepercayaan publik yang kian menipis.
Dan sekali kepercayaan itu hilang, tak ada pekerjaan yang bisa menciptakannya kembali.***
