Delapan nama bersaing ketat memperebutkan kursi Ketua Umum PBNU di Muktamar ke-35 Jombang. Pengamat beberkan syarat jika ingin menumbangkan petahana Gus Yahya.
Delapan tokoh masuk bursa calon Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35 di Jombang. Pengamat menilai pemimpin baru wajib menjadi figur pemersatu dan menjauhi politik praktis.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai pemimpin baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) harus mampu menjadi figur pemersatu. Hal ini merespons dinamika Muktamar ke-35 NU yang resmi dibuka di Jombang, Jawa Timur.
“Figur yang bisa mempersatukan NU pasca perpecahan di internal PBNU beberapa waktu lalu,” kata Burhanuddin dalam tayangan Primetime News Metro TV pada Kamis (27/8/2026).
Sebelumnya, delapan nama mencuat dalam bursa calon Ketua Umum PBNU di perhelatan tersebut. Mereka berasal dari kalangan pengasuh pesantren, pengurus struktural, hingga pejabat pemerintah.
Kandidat itu meliputi K.H. Abdul Hakim Mahfudz, Zulfa Mustofa, Yusuf Chudlori, Abdussalam Shohib, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Selain itu, terdapat Imam Jazuli, K.H. Abdul Ghaffar Rozin, serta petahana Yahya Cholil Staquf.
Menurut Burhanuddin, organisasi Islam ini membutuhkan sosok dengan manajemen keorganisasian yang kuat. Pemimpin baru juga dituntut mampu menjaga jarak dari politik praktis demi kepentingan nahdliyin.
Terkait majunya kembali Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai petahana, Burhanuddin menyoroti adanya pisau bermata dua. Di satu sisi, status petahana memberikan privilese struktural yang kuat. Namun di sisi lain, hal tersebut juga membuka ruang evaluasi kritis dari akar rumput. Peluang Gus Yahya untuk kembali menduduki kursi Ketua Umum sangat bergantung pada soliditas para penantangnya.
”Jika barisan oposisi atau kompetitornya bersatu, kans petahana untuk menang akan tergerus signifikan. Sebaliknya, apabila suara para penantang ini terpecah belah, jalan Gus Yahya untuk kembali memimpin PBNU akan semakin terbuka lebar,” jelasnya.
Peta Kekuatan dan Tata Tertib Pemilihan
Rais Syuriah PBNU K.H. Imam Buchori Cholil mengatakan peta kekuatan kedelapan calon masih belum dapat dipastikan. Ia menyebut dinamika pemilihan sangat bergantung pada mekanisme tata tertib muktamar.
“NU ini memang selalu dinamis. Maka untuk dikatakan peta terkuatnya siapa dan bagaimana itu memang sulit sekali,” kata Imam Buchori.
Ihwal mekanisme pemilihan, ia memaparkan adanya dua opsi utama. Opsi pertama, muktamirin memilih Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang akan menunjuk langsung Rais Aam sekaligus Ketua Umum.
Pilihan lainnya, AHWA hanya bertugas memilih Rais Aam. Sementara itu, calon Ketua Umum dipilih langsung oleh muktamirin dari utusan Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah.
Imam memastikan seluruh kandidat telah menjalin komunikasi dengan pengurus daerah pemilik hak suara. Ia juga menampik anggapan adanya intervensi dari pusat kekuasaan dalam proses pemilihan ini.
“Tidak ada itu titipan Presiden A, B, C, itu saya tidak melihat itu,” tuturnya.***
