Timing yang menarik.
Apa Taruhannya
Bagi kebanyakan orang, debat soal “lembaga mandiri” versus “lembaga negara” terdengar seperti urusan orang-orang yang suka membaca naskah akademik sambil minum kopi di perpustakaan. Teknis. Jauh dari kehidupan sehari-hari.
Tapi data berbicara lain.
Dari 3.003 aduan yang diterima Komnas HAM tahun lalu, sebagian besar menyangkut hak atas kesejahteraan, hak memperoleh keadilan, dan hak atas rasa aman. Itu bukan abstraksi. Itu orang-orang yang tanahnya disengketakan, yang diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat, yang tidak punya akses ke pengadilan.
Komnas HAM adalah salah satu dari sedikit pintu yang masih bisa diketuk oleh warga yang merasa negara tidak berpihak kepada mereka. Bukan karena Komnas HAM sempurna — jauh dari itu. Tapi karena ia masih, setidaknya secara struktural, tidak berada di bawah kendali pihak yang diadukannya.
Jika RUU ini disahkan dalam bentuk yang sekarang beredar, pintu itu mungkin tetap terpasang. Hanya saja kuncinya sudah berpindah tangan.***
Catatan: Draf RUU HAM ditargetkan selesai harmonisasi di Kementerian Hukum pada akhir Juli atau awal Agustus 2026, sebelum diserahkan kepada Presiden dan DPR untuk dibahas lebih lanjut.
Sumber data: Laporan Tahunan Komnas HAM 2025 (dirilis 6 Juli 2026); Paris Principles/GANHRI; Kompas, Tempo, Tribunnews, Law-Justice.co, Kanal24.
