Kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha memicu kecaman luas. Komnas HAM, KemenPPPA, dan KemenHAM menyorotnya dari sudut hukum berbeda.
Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha, Yogyakarta, terus melebar. Polresta Yogyakarta telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka, mulai dari kepala yayasan, kepala sekolah, hingga 11 pengasuh.
Penyidikan juga masih berjalan. Kapolresta Yogyakarta Kombes Eva Guna Pandia mengatakan penyidik telah memeriksa sekitar 126 saksi, terutama orang tua korban, dan masih membuka peluang penambahan tersangka.
Di luar proses pidana, perkara ini memunculkan perdebatan soal cara negara membaca kekerasan terhadap anak. Komnas HAM, KemenPPPA, dan KemenHAM sama-sama mengecam kasus tersebut, tetapi memberi tekanan berbeda dalam melihat status dan dampaknya.
Komnas HAM Tegaskan Batas Yuridis
Anggota Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyatakan kasus Little Aresha bukan termasuk pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, ia menegaskan perkara ini tetap merupakan pelanggaran hak anak yang harus diproses secara pidana.
“Kalau pertanyaannya ini pelanggaran HAM berat atau bukan? Ini persoalan yang bukan pelanggaran HAM berat seperti yang diatur oleh undang-undang,” kata Amiruddin saat ditemui di Mapolresta Yogyakarta, Senin, 18 Mei 2026.
Amiruddin menambahkan, “Tapi ini adalah pelanggaran terhadap hak anak-anak yang diatur oleh undang-undang perlindungan anak. Nah, makanya salah satu jalannya adalah menegakkan hukum yaitu dengan mengambil langkah-langkah pidana kepada orang-orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap daycare ini.”
KemenPPPA Soroti Borok Sistem
Kementerian PPPA mengambil penekanan berbeda. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengecam keras kekerasan terhadap anak dan meminta proses hukum berjalan tegas serta transparan. Ia juga memastikan pendampingan psikososial bagi korban dan keluarga.
“Pemerintah harus hadir memastikan korban terlindungi dan pelaku diproses sesuai hukum,” kata Arifah, dikutip dari Tirto, Senin, 27 April 2026.
KemenPPPA juga menyoroti persoalan sistemik layanan penitipan anak. Data kementerian menunjukkan sekitar 44 persen tempat penitipan anak belum memiliki izin atau legalitas, sedangkan 66,7 persen sumber daya manusia pengelolanya belum tersertifikasi.
“Kami mendorong penerapan layanan pengasuhan terstandar melalui sertifikasi Taman Asuh Ramah Anak (TARA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2024,” ujar Arifah.
Kementerian HAM mengambil posisi lebih keras dalam aspek kepatuhan hak anak. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan menyebut dugaan pengikatan tangan dan kaki serta penyekapan mulut anak sebagai pelanggaran serius.
“Kami mengecam keras tindakan penyiksaan di tempat penitipan anak, Kota Yogyakarta. Ini bukan sekadar kelalaian pengasuhan, melainkan pelanggaran berat terhadap hak anak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam,” kata Munafrizal, dikutip dari ANTARA, Senin, 27 April 2026.
KemenHAM juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberi perlindungan kepada korban. Pelaku didorong tidak hanya dijatuhi pidana, tetapi juga diwajibkan memberi kompensasi atas dampak fisik dan psikologis yang timbul.
“Kondisi ini menjadi catatan merah bagi sistem pengawasan daycare. Pengawasan tidak boleh hanya administratif, tetapi juga harus menyentuh aspek kepatuhan HAM,” ujar Munafrizal, dikutip dari Media.
Kasus Little Aresha akhirnya menjadi alarm bagi perlindungan anak di ruang pengasuhan alternatif. Perbedaan penekanan tiga lembaga negara tidak menghapus inti persoalan: anak harus dilindungi, pelaku diproses, dan pengawasan daycare dibenahi total.***
