Kementerian HAM menyiapkan tim asesor untuk menentukan siapa yang layak dilindungi sebagai aktivis. Niatnya mulia, tapi pertanyaannya: siapa yang menjaga agar filter ini tidak menjadi sensor?
Ada kalimat yang menarik dari Menteri HAM Natalius Pigai—dan ia mengucapkannya dengan nada yang terdengar seperti solusi. Kepada ANTARA, dalam wawancara khusus di Jakarta, Rabu (29/4/2026), ia berkata:
“Tim asesor itu yang nanti akan memilih dia ini adalah aktivis atau dia bukan aktivis.”
Sederhana. Terdengar teknis. Namun, jika dibaca lebih dalam, pernyataan itu menyanggah sebuah logika yang jauh lebih besar: pemerintah akan memutuskan siapa yang boleh menyandang status pembela HAM. Dan dengan demikian, juga menentukan siapa yang layak mendapat perlindungan hukum, dan siapa yang tidak.
Mekanisme yang Lahir dari Konteks yang Gawat
Kementerian HAM tidak sedang bermain-main. Regulasi ini tumbuh dari latar yang serius.
Amnesty International Indonesia mencatat 283 pembela HAM mengalami serangan sepanjang 2025—mulai dari kriminalisasi, penangkapan paksa, pelaporan ke polisi, hingga percobaan pembunuhan.
YLBHI dan 15 kantor LBH di 17 provinsi mencatat 3.035 kasus dalam periode November 2024 hingga Oktober 2025, dengan kriminalisasi terhadap pembela HAM sebagai kategori yang paling banyak diadvokasi.
Dalam konteks itu, langkah Pigai sesungguhnya menjawab kebutuhan nyata. Pemerintah menegaskan perlindungan terhadap aktivis akan berlaku sejak awal proses hukum. Begitu seseorang ditangkap, tim asesor akan menerbitkan surat yang menyatakan bahwa ia adalah aktivis dalam rangka pembelaan, sehingga tidak bisa diadili atau diproses lebih lanjut.
Bukan hanya itu. Mekanisme ini diintegrasikan ke dalam revisi Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 yang draf revisinya telah disampaikan ke DPR, agar perlindungan memiliki akar hukum yang kuat, bukan sekadar peraturan menteri yang mudah dilemahkan. Secara teknis, desainnya terlihat komprehensif.
Siapa yang Duduk di Kursi Juri?
Pigai menjanjikan tim lintas sektor yang objektif. Komposisinya mencakup tokoh aktivis nasional, ilmuwan, unsur Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas. Bahkan nama seperti Makarim Wibisono, mantan Ketua Komisi HAM PBB, disebut sebagai contoh figur kaliber tinggi yang akan dilibatkan.
Tapi, ada satu unsur yang Pigai sebut dengan nada setara: aparat penegak hukum.
“Nanti juga kita minta dari aparat penegak hukum juga harus jadi anggota tim asesor, supaya dia melihat bahwa ini benar.”
Di sinilah soal sesungguhnya mulai menampakkan wajahnya. Dalam periode Januari hingga Juni 2025, polisi menjadi aktor yang diduga paling banyak menyerang pembela HAM—yaitu 20 kasus dari total 53 kasus serangan yang tercatat.
Dengan kata lain, institusi yang paling sering menjadi pelaku kriminalisasi terhadap aktivis kini direncanakan duduk dalam tim yang menentukan apakah seseorang layak dilindungi dari kriminalisasi itu sendiri.
Ini bukan tuduhan. Ini adalah pertanyaan tentang desain kelembagaan yang seharusnya dituntaskan sebelum regulasi disahkan.
Kriteria yang Tampak Jelas, Tapi Sarat Tafsir
Pigai menetapkan kriteria yang ia sebut ketat: perlindungan hanya untuk mereka yang membela kepentingan publik, tanpa pamrih komersial.
“Kalau dia membela orang yang tidak adil, orang kecil, kaum lemah yang mau berjuang atas keadilan, baru dia kebetulan aktivis HAM, maka ditetapkan aktivis HAM.”
Sebaliknya, aktivis yang bekerja “atas bayaran” tidak berhak atas status itu—meski secara formal ia terdaftar sebagai pembela HAM. Kriteria ini terdengar masuk akal di permukaan. Namun, dalam praktik advokasi, garis antara bekerja untuk keadilan dan bekerja atas bayaran sering kali tidak hitam-putih.
Pengacara publik dibayar. Peneliti lembaga HAM menerima gaji. Paralegal komunitas mendapat honorarium proyek. Aktivis yang menggugat tambang ilegal bisa mendapat dukungan dana dari lembaga internasional.
Apakah semua itu berarti mereka tidak bisa disebut aktivis HAM?
Bila jawabannya “tergantung konteks”—maka segalanya kembali ke tangan tim asesor. Dan di situlah kekuasaan sesungguhnya berada.
Yang Dipertaruhkan: Bukan Sekadar Status
Pertanyaan tentang siapa yang berwenang mendefinisikan “aktivis” bukan soal semantik. Dalam setahun pemerintahan Prabowo, Amnesty International mencatat 268 kasus serangan terhadap pembela HAM—dari pelaporan ke polisi hingga kriminalisasi, percobaan pembunuhan, serangan fisik, hingga penyerbuan tempat kerja lembaga HAM.
Serangan itu tidak terjadi di ruang hampa. Banyak di antaranya justru berlangsung saat para pembela HAM tengah menjalankan fungsinya: mendampingi masyarakat adat, mengkritik proyek tambang, meliput demonstrasi.
Bila status “aktivis HAM” kini ditentukan oleh tim yang diangkat pemerintah—dan status itu menjadi syarat untuk mendapat perlindungan hukum—maka potensi seleksinya bukan hanya administratif, melainkan politis.
Siapa yang tidak diakui sebagai aktivis tidak mendapat pelindung. Dan siapa yang tidak mendapat pelindung lebih mudah diproses hukum.
Niat Baik Tidak Cukup Menjadi Jaminan
Tidak ada alasan untuk meragukan niat Pigai. Ia sendiri berlatar belakang aktivis dan mantan komisioner Komnas HAM. Sejak Maret 2025, Pigai telah menyiapkan rancangan peraturan menteri tentang perlindungan pembela HAM, didasari kekosongan aturan yang selama ini membuat pembela HAM rentan tanpa payung hukum yang memadai.
Tapi dalam tata kelola pemerintahan, niat baik individu tidak otomatis menjadi jaminan institusional. Regulasi yang baik harus tahan terhadap pemimpin yang buruk. Mekanisme yang dirancang Pigai yang progresif harus tetap berfungsi bahkan bila suatu hari dijalankan oleh menteri yang tidak sepemikiran.
Pertanyaan yang belum dijawab: bagaimana mekanisme banding jika seseorang ditolak statusnya oleh tim asesor? Siapa yang mengawasi tim asesor itu sendiri? Apa ukuran akuntabilitasnya bila status seorang aktivis dicabut atau ditolak secara sepihak?
Pemerintah juga menyiapkan jalur perlindungan melalui sistem peradilan—yakni mekanisme amicus curiae bersama Komnas HAM, agar hakim dapat mempertimbangkan dimensi HAM dalam putusan mereka. Jalur itu baik. Tapi jalur itu baru relevan setelah seseorang masuk ke proses peradilan—sementara kriminalisasi sering dimulai jauh sebelum persidangan: di tingkat penangkapan, penahanan, dan pelaporan polisi.
Filter yang Bisa Menjadi Tembok
Ada ironi yang perlu dicatat. Regulasi yang dirancang untuk melindungi aktivis dari kriminalisasi berpotensi menciptakan satu lapis kekuasaan baru: kekuasaan pemerintah untuk mendefinisikan siapa yang layak disebut pejuang hak asasi manusia.
Dalam sejarah Indonesia, kriminalisasi terhadap aktivis tidak selalu berbunyi seperti represi. Ia sering datang dalam bahasa prosedur, mekanisme, dan kriteria yang terdengar rasional. KontraS mencatat 62 peristiwa penangkapan terhadap aktivis dan pembela HAM dalam rentang Juli 2024 hingga Juni 2025—bukan dalam keadaan darurat militer, melainkan dalam kondisi normal, dengan aparat yang mengklaim telah menjalankan prosedur yang benar.
Jika tim asesor kelak berfungsi sebagaimana dirancang—independen, objektif, cepat—maka ini adalah terobosan yang sesungguhnya dibutuhkan.
Namun jika ia bergeser menjadi alat seleksi politik, pemerintah tidak lagi sekadar memenjarakan aktivis. Pemerintah mendefinisikan ulang siapa yang boleh menjadi aktivis sejak awal.
Itulah bentuk kendali yang jauh lebih dalam. Dan jauh lebih berbahaya.***
