Tarik ulur aturan tembak begal di tempat. Pakar hukum dan polisi dukung tindakan tegas, sementara Menteri HAM Natalius Pigai justru menolak keras.
Kontroversi tembak begal di tempat memanas. Polisi dan pakar berpegang teguh pada hukum, sementara Menteri HAM menolak keras.
Aksi begal sadis yang kian meresahkan memicu perdebatan panas di tengah masyarakat. Opsi mencabut nyawa pelaku kriminal jalanan di lokasi kejadian mengemuka, membelah opini publik antara kebutuhan penegakan hukum yang tegas dan kewajiban melindungi hak asasi manusia (HAM).
Perlindungan Nyawa atau Main Hakim Sendiri?
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menilai aparat kepolisian sudah memiliki pijakan hukum yang sangat kuat. Ia menegaskan, langkah menembak begal yang membahayakan nyawa masuk dalam koridor UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru.
Menariknya, Azmi mengajak publik melihat isu ini secara adil dari kacamata keluarga korban. Menurutnya, pelaku kejahatan yang secara sadar memilih jalan kekerasan harus siap menanggung risiko tertinggi.
”Di belakang seorang tulang punggung keluarga yang menjadi korban begal, ada istri, anak, atau orang tua yang kehilangan masa depan,” tuturnya kepada RMOL, Sabtu (23/5).
Ia merujuk pada Pasal 33, 34, 42, dan 43 KUHP Baru yang mengatur soal perbuatan dalam keadaan darurat dan bela paksa.
”Regulasi ini menegaskan bahwa aparat yang bertindak demi melindungi nyawa dari ancaman seketika yang tidak dapat dihindari, tidak dapat dipidana. Artinya, instruksi ini bukanlah instrumen ‘main hakim sendiri’, melainkan tindakan hukum terukur,” urai Azmi.
Polisi: Keselamatan Masyarakat Hukum Tertinggi
Gayung bersambut, pihak kepolisian merespons polemik ini dengan tenang. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menyatakan petugas selalu berpedoman pada aturan saat terpaksa menarik pelatuk. Langkah ini menjadi opsi pamungkas mengingat komplotan begal kerap beraksi menggunakan senjata api maupun senjata tajam.
”Kami lakukan pertimbangannya adalah keselamatan masyarakat yang ada di sekitar pada saat para tersangka akan kami lakukan upaya paksa,” ujar Iman dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (22/5).
