Aturan pembatasan gawai di sekolah resmi terbit. Langkah ini dinilai membutuhkan perubahan budaya belajar serta pelibatan komite sekolah agar tidak berujung represif.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai penerapan surat edaran pembatasan gawai di sekolah masih menghadapi ketimpangan kultural. Aturan baru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini membutuhkan kesiapan lebih dari sekadar urusan administrasi.
“Sebagian sekolah belum memiliki ekosistem yang mampu mengalihkan perhatian siswa dari layar,” kata Ubaid, dikutip Selasa (21/7/2026).
Ihwal regulasi tersebut, Surat Edaran (SE) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan telah diterbitkan. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan pemakaian perangkat digital di kelas demi menyelamatkan interaksi sosial murid. Pemerintah tidak melarang total penggunaan gawai, melainkan mengatur agar tidak mengganggu proses belajar secara fisik dan mental.
Latar belakang kebijakan ini dipicu oleh tingginya paparan internet di Indonesia. Data Kemendikdasmen mencatat, rata-rata masyarakat menghabiskan waktu hingga 7 jam 32 menit per hari untuk mengakses dunia maya. Penggunaan gawai yang tidak tepat di lingkungan pendidikan dinilai berisiko menurunkan konsentrasi dan memicu perundungan siber.
Pemetaan Risiko dan Alternatif Aktivitas
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Adi Leksono, mendukung pembatasan tersebut selama pelaksanaannya tidak merampas hak informasi anak. Setiap sekolah diwajibkan melakukan asesmen mendalam terkait urgensi gawai sebagai alat bantu belajar. Satuan pendidikan harus menentukan mata pelajaran yang memerlukan perangkat digital beserta durasinya.
Selain itu, pemetaan potensi risiko pengaksesan konten yang tidak pantas juga perlu dilakukan secara ketat oleh guru. “Penerapan pembatasan ini harus efektif tanpa mengurangi hak anak untuk mengakses pemanfaatan kemajuan teknologi,” jelas Aris. Seluruh ketentuan tersebut harus dipahami secara selaras oleh orang tua, siswa, maupun pihak sekolah.
