Beasiswa MAPK membeku sejak Januari 2026. Ratusan siswa miskin terancam putus sekolah. Di sisi lain, LPDP punya dana abadi Rp180,8 triliun. Kemenag disebut punya akses ke dana itu lewat Puspenma. Mengapa tak kunjung tersalurkan?
Tahun ajaran baru 2026-2027 seharusnya menjadi momen penuh semangat bagi madrasah unggulan. Namun, realitas berkata lain. Sejak Januari 2026, pemerintah membekukan beasiswa siswa Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan (MAPK) tanpa kejelasan status.
Kebijakan ini mengancam kelanjutan studi ratusan siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Yogyakarta, Solo, Jember, Makassar, hingga Padang Panjang .
Para guru dan pengelola MAPK di daerah terpaksa menambal biaya operasional harian dan kebutuhan makan siswa dari dana pribadi atau pinjaman. Mereka juga harus menjelaskan situasi ini kepada orang tua siswa yang sebagian besar buruh tani dan keluarga sederhana .
Di sisi lain, Indonesia memiliki instrumen keuangan raksasa bernama Dana Abadi Pendidikan yang dikelola LPDP. Totalnya mencapai Rp180,8 triliun per Februari 2026, dengan Rp149,8 triliun khusus untuk dana abadi beasiswa . Kemenag pun memiliki akses ke dana itu lewat Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma) yang dibentuk berdasarkan PMA Nomor 25 Tahun 2024 .
Pertanyaannya: mengapa beasiswa MAPK justru membeku?
Fakta Pembekuan Beasiswa MAPK
MAPK adalah program madrasah unggulan dengan seleksi sangat ketat. Selama bertahun-tahun, jaminan beasiswa penuh menjadi magnet utama yang menarik siswa berprestasi dari keluarga buruh tani untuk mendaftar.
Seorang pengelola MAPK di Jawa Tengah yang enggan disebutkan namanya mengaku “seperti disambar petir di siang bolong” ketika beasiswa tidak kunjung cair sejak Januari 2026.
Ia menjelaskan bahwa brosur sudah tersebar dari awal tahun, seleksi berjalan ketat, dan pihak madrasah selalu mempromosikan beasiswa penuh sebagai hak siswa. “Kami tidak mendapat sosialisasi resmi, apalagi alasan yang transparan dari pusat,” ujarnya.
Akibatnya, guru-guru di MAPK kini tidak sekadar mencari utangan untuk menutupi biaya operasional, tetapi juga berhadapan langsung dengan krisis kepercayaan publik. Orang tua siswa yang sebelumnya diyakinkan bahwa anak mereka akan mendapat pendidikan gratis, kini harus menerima kenyataan bahwa beasiswa macet tanpa kejelasan.
Wacana Satker Mandiri yang Paradoks
Di tengah kemelut pembekuan beasiswa, Kementerian Agama justru mendorong MAPK menjadi Satuan Kerja (Satker) Mandiri pada 2026. Empat lokasi awal yang ditargetkan adalah MAPK Padang Panjang, Solo, Jember, dan Makassar .
Di MAPK Surakarta (Solo), proses menuju Satker Mandiri menghadapi kendala aset lahan. Madrasah reguler di Solo disebut enggan melepaskan aset lahan mereka untuk diberikan kepada MAPK. Pihak kementerian akhirnya harus menekan madrasah reguler agar bersedia menyerahkan aset tersebut.
Para pengelola MAPK menilai wacana Satker Mandiri ini paradoks. Membangun kemandirian di atas fondasi pemotongan hak siswa—dengan membekukan beasiswa tanpa solusi pengganti—adalah kontradiksi.
Jika kemandirian berarti negara menarik diri dari kewajiban menjamin akses pendidikan bagi kelompok rentan, maka kebijakan ini bukan lompatan kemajuan. Ia justru terlihat seperti upaya lepas tangan yang memindahkan beban finansial secara sepihak ke pundak keluarga miskin.
LPDP dan Dana Abadi Triliunan Rupiah
Ketika MAPK kelimpungan mencari sisa-sisa anggaran, secercah harapan sebenarnya bersinar terang di tingkat nasional. Indonesia memiliki instrumen keuangan bernama Dana Abadi Pendidikan.
Berdasarkan data resmi LPDP per 25 Februari 2026, total dana abadi yang dikelola mencapai Rp180,8 triliun—meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya . Dari jumlah tersebut, Rp149,8 triliun khusus dialokasikan untuk dana abadi beasiswa.
Direktur Utama LPDP Sudarto menegaskan prinsip dasar dana ini: pokok investasi tidak boleh berkurang, dan hanya hasil kelolaannya yang boleh digunakan untuk belanja pendidikan.
Pada tahun 2026, realisasi belanja dari imbal hasil dana abadi LPDP mencapai Rp23,6 triliun. Dari jumlah itu, Rp15,4 triliun untuk beasiswa dalam negeri dan luar negeri.
Data per September 2025 mencatat sebanyak 40.252 orang telah menerima beasiswa kolaborasi Kemenag-LPDP untuk jenjang S2, S3, dan non-gelar . Namun, skema ini belum menyentuh jenjang madrasah aliyah seperti MAPK.
Pertanyaan mendasar: mengapa dana sebesar itu tidak dapat dimanfaatkan untuk menyelamatkan beasiswa MAPK yang hanya membutuhkan fraksi sangat kecil dari total dana abadi?
Puspenma: Harapan yang Tak Kunjung Berbuah
Kementerian Agama sebenarnya telah membentuk Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024. Lembaga ini bertugas mengelola berbagai program pembiayaan pendidikan, termasuk beasiswa kolaboratif dengan LPDP.
Puspenma dibentuk dengan mandat profesional, transparan, dan akuntabel. Lembaga ini menyatukan berbagai program pembiayaan, mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, hingga beasiswa kolaboratif bersama LPDP.
Namun, hingga April 2026—lebih dari satu tahun setelah PMA Nomor 25/2024 diterbitkan—Puspenma belum menunjukkan kinerja signifikan dalam menyelesaikan krisis beasiswa MAPK.
Para pengelola MAPK berharap Puspenma dapat menjembatani kolaborasi dengan Kementerian Keuangan. Namun, harapan itu sejauh ini masih menggantung. Tidak ada komunikasi resmi dari Puspenma kepada madrasah-madrasah yang terdampak.
Akar Masalah dan Pihak yang Bertanggung Jawab
Dari paparan di atas, setidaknya ada tiga akar masalah:
- Pertama, kegagalan koordinasi antarlembaga. Dana abadi LPDP dikelola Kementerian Keuangan, sementara beasiswa MAPK adalah ranah Kemenag. Meski sudah ada Puspenma sebagai jembatan, implementasi di lapangan nyaris tidak terlihat.
- Kedua, tidak adanya komunikasi transparan dari Kemenag kepada madrasah. Para pengelola MAPK mengaku tidak mendapat sosialisasi resmi terkait pembekuan beasiswa. Mereka hanya tahu setelah dana tidak kunjung cair.
- Ketiga, prioritas yang salah arah. Di tengah krisis beasiswa MAPK, Kemenag justru sibuk mendorong wacana Satker Mandiri—yang justru berpotensi melepas tanggung jawab negara.
Puspenma yang seharusnya menjadi solusi, hingga kini belum terbukti efektif. Lembaga ini dinilai lamban dan kurang komunikatif dengan madrasah-madrasah di daerah.
Rekomendasi: Dana Abadi Khusus MAPK
Solusi paling logis dan permanen adalah merumuskan usulan Dana Abadi Pendidikan yang dikunci khusus untuk MAPK dan madrasah unggulan. Kemenag perlu mengadopsi kesuksesan tata kelola LPDP untuk diterapkan pada skala madrasah.
Keunggulan sistem dana abadi in adalahi:
- Kepastian Jangka Panjang: Menggunakan imbal hasil investasi berarti beasiswa siswa MAPK akan aman selamanya, kebal terhadap pemotongan APBN tahunan maupun pergantian rezim politik.
- Investasi Lintas Generasi: Dana ini menjamin keberlanjutan pendidikan, sehingga adik-adik kelas dari siswa saat ini tetap bisa bersekolah gratis di masa depan.
- Kemandirian Hakiki: Institusi menjadi mandiri berkat aliran dana investasi yang stabil, bukan dengan memaksa orang tua siswa membayar iuran tinggi.
Kemenag dapat mengajukan usulan ini ke Kementerian Keuangan, mengingat LPDP telah memiliki infrastruktur dan pengelolaan investasi yang matang.
Menanti Langkah Nyata
Pendidikan agama yang moderat, mendalam, dan berkualitas di MAPK adalah aset strategis masa depan bangsa. Membiarkan siswa-siswa cerdas ini berhenti sekolah hanya karena sengkarut administrasi di saat negara memiliki ratusan triliun dana pendidikan adalah ironi yang tak terbantahkan.
Kemenag—melalui Puspenma—harus segera bertindak. Bukan sekadar wacana Satker Mandiri, tetapi langkah konkret memanfaatkan dana abadi LPDP untuk menyelamatkan beasiswa MAPK. Jika tidak, krisis kepercayaan publik terhadap komitmen negara pada pendidikan inklusif akan semakin dalam.
Pertanyaan terakhir: berapa lama lagi siswa MAPK harus menunggu?***
__________
Catatan: Artikel ini adalah analisis atas kebijakan pembekuan beasiswa MAPK serta potensi pemanfaatan dana abadi LPDP. Disusun berdasarkan data dan sumber terverifikasi. Artikel ini bukan laporan berita keras (straight news).
