Mantan Menko Polhukam mendukung program Makan Bergizi Gratis meski dinilai berpotensi menjadi alat pencitraan politik. Namun, ia menyoroti dugaan pemborosan anggaran BGN untuk kaos kaki dan komputer.
Mahfud MD menilai program Makan Bergizi Gratis atau MBG berpotensi menjadi instrumen politik bagi Presiden Prabowo Subianto jika kembali maju pada Pemilihan Presiden 2029. Kendati demikian, ia tetap mendukung program tersebut karena bermanfaat bagi rakyat.
“Bahwa itu rakyat senang dan harus diteruskan, kita dukung meskipun itu untuk keperluan dukungan Pilpres kalau Pak Prabowo mau ikut lagi. Kita tidak apa-apa,” ujar Mahfud, dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Jumat (17/4/2026).
Mahfud mengaku telah mengunjungi sejumlah daerah dan melihat langsung respons positif masyarakat terhadap program MBG. Ia menegaskan program yang bermanfaat bagi rakyat harus berlanjut dan mendapat dukungan penuh.
Sorotan Kaos Kaki Rp100 Ribu per Potong
Namun, di balik dukungannya, Mahfud melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola anggaran Badan Gizi Nasional. Ia menyoroti isu pengadaan 17.000 potong kaos kaki senilai Rp6,9 miliar, atau setara Rp100 ribu per potong.
Mahfud membandingkan harga tersebut dengan harga normal di pasaran. “Ini kaos kakiku Rp100 ribu dapat tiga. Beli di online aja kan banyak sekarang,” ujarnya.
“Ini kaos kaki, satu Rp100 ribu dan itu untuk siapa dan untuk apa? Kok sampai segitu? Orang diperhatikan kaos kakinya, apa ndak beli sendiri aja?” sentil Mahfud.
Klarifikasi BGN: Pengadaan oleh Unhan, Bukan BGN
Kepala BGN Dadan Hindayana sendiri diketahui telah memberikan klarifikasi, bahwa pengadaan kaos kaki tersebut tidak dilakukan langsung oleh BGN.
Kaos kaki, kata Dadan, merupakan bagian dari fasilitas peserta pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia—program pendidikan kedinasan di bawah Universitas Pertahanan.
“Perlu dipahami bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan langsung oleh BGN, melainkan oleh Unhan dalam rangka pelaksanaan pendidikan SPPI,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Meski pendanaan berasal dari anggaran BGN melalui sistem swakelola tipe 2, proses pengadaan dilaksanakan sepenuhnya oleh Unhan.
Pengadaan Komputer Rp3,1 Triliun Juga Disorot
Mahfud juga mempertanyakan pengadaan komputer oleh BGN yang disebut memakan anggaran Rp3,1 triliun. Ia menilai pengeluaran tersebut sebagai bentuk pemborosan yang memerlukan evaluasi dan pengawasan ketat.
Badan Gizi Nasional sebelumnya membantah angka pengadaan laptop 32.000 unit senilai Rp544 miliar yang beredar di publik. Dadan menegaskan jumlah laptop yang diadakan di lingkungan BGN sepanjang 2025 hanya sekitar 5.000 unit.
Program MBG di Persimpangan
Program MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto kini menghadapi tantangan publik terkait transparansi anggaran. Di satu sisi, program ini mendapat respons positif dari masyarakat. Di sisi lain, dugaan pemborosan menguji kredibilitas pengelolaan dana BGN.
Mahfud menegaskan bahwa meskipun program ini berpotensi menguntungkan Prabowo secara politik, masyarakat tetap berhak mengawasi penggunaan anggaran negara. “Programnya bagus, kita dukung, dan rakyat yang sulit makan itu senang, tetapi kita hidup bernegara harus ada pertanggungjawaban,” katanya.***
