Hakim Mahkamah Konstitusi mempertanyakan alasan pemerintah memasukkan anggaran Makan Bergizi Gratis ke dalam sektor pendidikan.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah secara terbuka mempertanyakan keputusan pemerintah yang menempatkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam sektor pendidikan.
Ia menilai program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut seharusnya berintegrasi dengan kementerian lain yang lebih sejalan secara tugas pokok, seperti Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan.
Guntur menyampaikan pandangannya ini dalam sidang perkara nomor 40, 55, 52/PUU-XXIV/2026 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 pada Selasa, 14 April 2026. Dari kacamata kebijakan publik, ia menyebut program pemenuhan gizi memiliki irisan yang sangat kuat dengan sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial.
Relevansi Program dengan Sektor Sosial dan Kesehatan
Dalam persidangan tersebut, Guntur menyoroti perlunya penjelasan komprehensif dari pembuat kebijakan terkait dasar pemilihan pos anggaran MBG. Ia mempertimbangkan apakah pemerintah sejak awal merancang program ini khusus untuk pos pendidikan, atau sempat mengevaluasi kementerian lain yang secara fungsi lebih relevan.
“Kenapa tidak diintegrasikan ke anggaran Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan? Mengapa harus di pendidikan?” tegas Guntur.
Lebih lanjut, ia menekankan kepada para termohon bahwa substansi pengujian konstitusionalitas ini tidak membahas persetujuan masyarakat terhadap program MBG, melainkan menyoroti ketepatan penempatannya di dalam struktur keuangan negara.
Kejelasan ini menjadi krusial agar publik mampu memahami rasionalitas kebijakan, terutama karena program ini menyerap dana yang sangat besar.
Proporsi Anggaran yang Menyita Perhatian Publik
Guntur secara khusus menyinggung besarnya dana yang mengalir ke program MBG dari alokasi pendidikan nasional. Pada APBN 2026, anggaran MBG menyerap sekitar Rp 223,6 triliun dari total Rp 769,1 triliun dana pendidikan. Angka ini mendekati porsi 30 persen dari keseluruhan anggaran sektor tersebut.
