Dua proyek utama berada di ruas jalan provinsi di Tapanuli Selatan dan jalan nasional di wilayah PJN I. Nilainya jumbo, dan penyusunnya rapi. Bahkan, menurut KPK, Topan sendiri mengantar kontraktor saat survei lokasi proyek. Sejak awal, kompetitor lain tak punya peluang.
“Ada uang tunai Rp231 juta yang kami sita dari rumah kontraktor. Itu bagian dari komitmen fee,” ujar Asep.
Jejak “Gerbong Bobby”
Penangkapan Topan membuat mata publik tertuju ke Kantor Gubernur Sumut. Sebab, tak sedikit yang tahu bahwa Topan adalah orang kepercayaan Bobby Nasution.
Keduanya bekerja bersama di Pemkot Medan. Dan ketika Bobby naik jadi Gubernur Sumut, Topan pun ikut naik kelas.
Penunjukan Topan sebagai Kadis PUPR Sumut tergolong istimewa. Ia bukan pejabat lama di provinsi, dan masa jabatannya di Medan pun belum lama. Tapi ia dapat tempat strategis. PUPR bukan dinas kecil. Anggarannya triliunan. Proyeknya menyebar dari ujung Tapanuli hingga pelosok Nias.
Penelusuran sejumlah media menunjukkan, tak ada proses seleksi terbuka yang diumumkan secara luas. Penempatan Topan seperti kilat—langsung dan cepat.
Akan Sampai ke Atas?
Sampai artikel ini disusun, KPK belum menyebut nama Bobby Nasution sebagai tersangka, saksi, ataupun pihak yang didalami. Namun dalam konferensi pers, sinyal tetap terbuka.
“Kami akan menelusuri aliran dananya. Jika dalam proses penyidikan ditemukan indikasi ke pihak lain, tentu akan kami panggil,” ujar Asep Guntur.
KPK juga menyatakan akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membongkar arus uang. “Kami terapkan prinsip follow the money. Tidak akan berhenti hanya di lima orang ini,” tambahnya.
Politik, Proyek, dan Masa Depan
Skandal ini meledak di tahun pertama kepemimpinan Bobby sebagai gubernur. Isu korupsi yang menjerat anak buah dekatnya bisa jadi sandungan awal dalam karier politiknya—yang sudah dikait-kaitkan dengan 2029.
