Topan Obaja Putra Ginting baru beberapa bulan naik ke pucuk dinas strategis di Sumatera Utara. Tapi langkah cepatnya dalam birokrasi diikuti dengan langkah cepat pula dari KPK. Gerbong kekuasaan yang membawanya ke atas kini disorot, ketika jalur uang haram itu bersisian dengan jalur politik.
__________
Empat bulan lalu, di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting berdiri tegak mengenakan jas dinas. Ia baru saja dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut. Di hadapannya berdiri Gubernur Bobby Nasution, tersenyum dan memberi selamat.
Bagi sebagian kalangan birokrat Medan, nama Topan bukan asing. Ia sebelumnya menjabat Plt. Sekretaris Daerah Kota Medan saat Bobby masih menjabat Wali Kota. Kariernya cepat, langkahnya mantap, dan dalam waktu tak lama ia masuk ke barisan “gerbong loyalis” yang dipromosikan ke level provinsi.
Tak banyak yang menyangka karier itu akan tumbang secepat naiknya.
Tangan Dingin Mengatur Proyek
Kamis malam, 26 Juni 2025. Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak ke Mandailing Natal dan Medan. Mereka mencium aroma suap dalam proyek-proyek pembangunan jalan. Sasarannya: orang-orang penting di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut.
Tim bergerak di dua titik: di kantor UPTD Gunung Tua dan di rumah seorang kontraktor. Malam itu, lima orang diamankan. Termasuk Topan Obaja Putra Ginting.
Besok paginya, 27 Juni, mereka diterbangkan ke Jakarta. Dua hari kemudian, KPK menggelar konferensi pers di Gedung Merah Putih.
“Kami menduga para tersangka telah menyusun pemenang proyek dari awal. Proyek senilai Rp231,8 miliar diduga diberikan secara langsung, tanpa lelang terbuka,” kata Asep Guntur Rahayu, Plt. Deputi Penindakan KPK, Sabtu, 28 Juni 2025.
Dua proyek utama berada di ruas jalan provinsi di Tapanuli Selatan dan jalan nasional di wilayah PJN I. Nilainya jumbo, dan penyusunnya rapi. Bahkan, menurut KPK, Topan sendiri mengantar kontraktor saat survei lokasi proyek. Sejak awal, kompetitor lain tak punya peluang.
“Ada uang tunai Rp231 juta yang kami sita dari rumah kontraktor. Itu bagian dari komitmen fee,” ujar Asep.
Jejak “Gerbong Bobby”
Penangkapan Topan membuat mata publik tertuju ke Kantor Gubernur Sumut. Sebab, tak sedikit yang tahu bahwa Topan adalah orang kepercayaan Bobby Nasution.
Keduanya bekerja bersama di Pemkot Medan. Dan ketika Bobby naik jadi Gubernur Sumut, Topan pun ikut naik kelas.
Penunjukan Topan sebagai Kadis PUPR Sumut tergolong istimewa. Ia bukan pejabat lama di provinsi, dan masa jabatannya di Medan pun belum lama. Tapi ia dapat tempat strategis. PUPR bukan dinas kecil. Anggarannya triliunan. Proyeknya menyebar dari ujung Tapanuli hingga pelosok Nias.
Penelusuran sejumlah media menunjukkan, tak ada proses seleksi terbuka yang diumumkan secara luas. Penempatan Topan seperti kilat—langsung dan cepat.
Akan Sampai ke Atas?
Sampai artikel ini disusun, KPK belum menyebut nama Bobby Nasution sebagai tersangka, saksi, ataupun pihak yang didalami. Namun dalam konferensi pers, sinyal tetap terbuka.
“Kami akan menelusuri aliran dananya. Jika dalam proses penyidikan ditemukan indikasi ke pihak lain, tentu akan kami panggil,” ujar Asep Guntur.
KPK juga menyatakan akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membongkar arus uang. “Kami terapkan prinsip follow the money. Tidak akan berhenti hanya di lima orang ini,” tambahnya.
Politik, Proyek, dan Masa Depan
Skandal ini meledak di tahun pertama kepemimpinan Bobby sebagai gubernur. Isu korupsi yang menjerat anak buah dekatnya bisa jadi sandungan awal dalam karier politiknya—yang sudah dikait-kaitkan dengan 2029.
Di sisi lain, kasus ini membuka lagi potret klasik birokrasi daerah: proyek infrastruktur sebagai lahan basah, politikus sebagai pendorong gerbong, dan jalur uang yang merembes ke banyak arah.
Jika alur uang terus diikuti, mungkin akan terungkap lebih dari sekadar proyek. Bisa saja menyentuh kebijakan, relasi kekuasaan, bahkan kompromi di ruang-ruang yang tak terlihat.
Dan kini, semua tergantung satu hal: seberapa jauh KPK berani menelusuri jalur uang dan gerbong kekuasaan yang menyertainya.***
