Hashim memastikan MBG tak akan berhenti, tapi BGN sendiri mengancam menutup 950 dapur hari ini, sementara mitra bersiap menggembok dapur nasional pekan depan.
Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Hashim Djojohadikusumo menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan pernah berhenti selama kakaknya, Presiden Prabowo Subianto, masih memimpin Indonesia.
“Itu menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dan itu adalah kenapa MBG jadi janji kampanye Prabowo empat kali dan tidak akan berhenti,” kata Hashim dalam sambutannya di acara Formas di Podomoro University, Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, MBG sudah menjadi janji kampanye Prabowo sejak pencalonan wakil presiden pada 2009, lalu diulang pada 2014, 2019, hingga 2024. Gagasan awalnya bahkan dirancang sejak sekitar 2006.
Soal Ancaman dari Dalam BGN Sendiri
Soal jaminan itu, tekanan justru datang dari dalam Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri. Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan 950 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terindikasi belum memenuhi sertifikat kebersihan, dengan tenggat pelaporan yang bertepatan dengan hari ini, Senin (10/8).
Ia menegaskan sertifikat itu bukan syarat administratif belaka. “Harus disuspend permanen, kami tutup dapurnya secara permanen,” kata Sudaryono, Kepala BGN.
BGN sebelumnya juga telah menghentikan sementara 833 SPPG bermasalah dan memecat 66 kepala dapur yang terbukti terlibat pelanggaran, mulai dari judi daring hingga pungutan liar.
Sebelumnya, Ultimatum Mitra Turut Membayangi
Sebelumnya, ancaman serupa datang dari luar BGN. Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia Syawaludin Aweng memberi ultimatum kepada BGN untuk membenahi tata kelola kemitraan sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, paling lambat 17 Agustus 2026.
Dalam RDPU bersama Komisi IX DPR pada 14 Juli 2026, Syawaludin menyebut gembok nasional sebagai pilihan terakhir setelah mitra merasa dikesampingkan meski memegang Surat Keputusan resmi dan menanamkan investasi besar untuk dapur.
Persoalan ini diperberat angka keracunan yang tinggi. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat 33.626 pelajar diduga keracunan terkait MBG sepanjang awal 2025 hingga April 2026.
Selain itu, tata kelola BGN juga tengah diusut Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi yang kini menjerat tujuh tersangka, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua eks wakilnya. Kejagung telah memeriksa lebih dari 80 saksi hingga Minggu (9/8), dan penyidikan mulai merambah ke perwira TNI aktif.
Di tengah tekanan ganda itu, gelombang demonstrasi mahasiswa yang menuntut penghentian MBG terus berulang sejak Juni hingga awal Agustus 2026. Namun pemerintah konsisten menolak, termasuk Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Qodari yang menyebut MBG sebagai kontrak politik Prabowo yang tak bisa diberhentikan begitu saja.
Publik kini menanti apakah jaminan politik Hashim cukup kuat menahan dua tenggat yang datang dari dalam dan luar BGN. Bagi Syawaludin, langkah gembok bukan soal menjegal program presiden. “Kami bukan mau menggagalkan program pemerintah, tidak. Tetapi cara mereka yang menggagalkan program pemerintah,” kata Syawaludin.***
