JAKARTA— Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari-April 2024, nilai impor produk Israel ke Indonesia mencapai USD29,2 juta atau sekitar Rp475 miliar. Melonjak tajam dibandingkan Januari-April tahun 2023, yang besarnya USD6,7 juta atau sekitar Rp109 miliar. Naik 334,14 persen.
‘Kemesraan bisnis’ Indonesia-Israel ini bertolak belakang dengan propaganda diplomasi Indonesia yang menyatakan mendukung kemerdekaan Palestina—negara yang tak henti-henti dibombardir Israel sejak Oktober 2023 lalu.
Menyikapi kontradiksi politik internasional tersebut, koalisi masyarakat sipil—yang antara lain terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Amnesty Internasional—mendesak agar pemerintah Indonesia menghentikan hubungan ekonomi dengan Israel. Apalagi bila mengingat genosida terhadap warga Gaza yang hingga kini memakan korban hampir 39.000 orang.
Koalisi juga mendesak agar pemerintah memberlakukan embargo total terhadap produk-produk Israel dan mengeluarkan sanksi tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang masih terlibat dalam perdagangan dengan negara Zionis tersebut.
Untuk menyampaikan desakan itu, sekelompok masyarakat sipil mendatangi kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta pada Jumat (19/7/2024). Mereka mengajukan surat audiensi terkait impor Indonesia dari Israel.
“Di tengah genosida Israel tehadap Palestina, sangat ironis kalau Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perdagangan tetap melakukan hubungan dagang dengan Israel,” kata Kepala Divisi Advokasi Internasional Kontras, Nadine Sherani Salsabila, kepada wartawan usai menyerahkan surat.
Menurut Nadine, tingkat impor Indonesia dari Israel sangat kontras dengan pernyataan pemerintah yang selalu berdiri di sisi perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan.
Sementara itu, juru kampanye Amnesty International Indonesia, Marguerite Afra, mengatakan, ketika Indonesia aktif menyuarakan hak-hak rakyat Palestina di forum internasional, upaya tersebut tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan tindakan nyata di lapangan.
