Abdul Mu’ti menyatakan murid TK mulai menerima PIP Rp450 ribu per tahun pada 2026. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian revitalisasi sekolah di TK Negeri 10 Manado.
RUU Perampasan Aset dirancang mencakup 13 kejahatan, dari korupsi hingga pertambangan. DPR mengakui kewenangan besar itu berisiko disalahgunakan sebagai alat politik.
Media Rakyat | Samudrafakta
Nama Zulfa Mencuat di Tengah Panasnya Bursa Ketum PBNU
Muktamar NU ke-35 pada 2026 menyoroti peluang KH Zulfa Musthofa sebagai Ketum PBNU. Simak rekam jejak, hasil survei terkini, dan aspirasi Nahdliyin Timur.
Trump Mendadak Perpanjang Gencatan Senjata, Blokade Tetap Berjalan
Hanya beberapa jam sebelum tenggat habis, Trump berbalik dan perpanjang gencatan senjata dengan Iran — tapi blokade laut tak dicabut dan perundingan Islamabad masih buntu.
Wikipedia Terancam Diblokir, Ini Duduk Perkaranya
Hari ini (22/4/2026) jadi batas akhir bagi pengelola Wikipedia untuk mendaftar ke pemerintah. Jika tidak dipenuhi, akses bisa diputus total — dan ini bukan ancaman pertama.
Kemenag Bantah Hoaks Rekening Kas Masjid
Kemenag membantah isu pemerintah akan mengelola rekening kas masjid. Thobib Al Asyhar menegaskan kabar itu hoaks dan menyebut dana umat tetap di tangan pengurus masjid.
MAKI Desak Dewas Periksa Ponsel Lima Pimpinan KPK
MAKI minta Dewas periksa chat di ponsel pimpinan KPK. Benarkah ada intervensi kuat di balik perubahan status tahanan Yaqut? Simak selengkapnya.
Polri Siagakan Brimob Antisipasi Krisis Energi, Apa yang Bakal Terjadi?
7.000 personel elite Brimob dikumpulkan serentak — dan alasannya berkaitan langsung dengan harga BBM di pompa bensin Anda.
Balai Pemuda Surabaya Jadi Lokasi OTS Peringatan Hari Kartini
Balai Pemuda sebagai pusat kesenian yang memiliki nilai historis sekaligus peran strategis dalam melahirkan seniman-seniman besar.
Kenakalan Remaja Surabaya Turun Drastis
Penurunan tajam kenakalan remaja di Surabaya terjadi setelah Pemkot memperketat jam malam dan menerapkan pembinaan intensif berbasis edukasi dan pendampingan berkelanjutan.
Apa yang Berubah bagi Jutaan PRT setelah UU PPRT Disahkan?
UU PPRT bukan sekadar lembaran hukum baru. Ini perombakan mendasar atas cara negara memperlakukan jutaan perempuan yang selama ini bekerja tanpa hak. Tapi, prosesnya yang kilat menyisakan tanda tanya.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.