UU PPRT bukan sekadar lembaran hukum baru. Ini perombakan mendasar atas cara negara memperlakukan jutaan perempuan yang selama ini bekerja tanpa hak. Tapi, prosesnya yang kilat menyisakan tanda tanya.
Selama puluhan tahun, pekerja rumah tangga di Indonesia hidup dalam kekosongan hukum. Tidak ada kontrak, tidak ada jaminan sosial, tidak ada batas jam kerja. Mereka bisa diminta siap sedia 24 jam, tapi administrasi negara tidak mengenal mereka sebagai pekerja.
Pengesahan UU PPRT pada 21 April 2026 mengakhiri kekosongan itu. Tapi apa konkretnya yang berubah — dan seberapa solid landasannya?
Disahkan dalam Semalam
Perlu dicatat: seluruh 409 Daftar Inventarisasi Masalah terkait RUU PPRT diselesaikan Baleg DPR hanya dalam satu malam — 20 April 2026 — sebelum disahkan keesokan harinya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad secara terbuka menyebut pengesahan ini sebagai “hadiah Hari Kartini” — framing yang mengindikasikan momentum simbolik lebih dominan dari kematangan substansi.
Perjuangan JALA PRT selama 22 tahun sejak 2004 memang akhirnya berbuah. Tapi tiga celah besar masih ada dalam teks UU: tidak ada standar upah minimum, perjanjian kerja boleh tidak tertulis, dan asas “sosiokultural kekeluargaan” dalam hubungan kerja yang dinilai multitafsir.
Dari “Asisten” Menjadi Pekerja Resmi
Terlepas dari celah itu, perubahan paling mendasar adalah pengakuan status. PRT kini bukan lagi “asisten” yang bekerja atas dasar belas kasihan, melainkan pekerja yang diakui negara dengan hak-hak yang bisa dituntut secara hukum.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pemerintah sepakat memasukkan PRT ke dalam status pekerja pada umumnya. “Pemerintah sangat setuju memasukkan pekerja rumah tangga untuk memiliki status pekerja yang mendapatkan hak sesuai harkat dan martabat sebagai manusia,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Jaminan Sosial Menjadi Wajib
Salah satu dampak paling konkret: pemberi kerja kini wajib mendaftarkan PRT ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan — dengan iuran ditanggung majikan.
Ini bukan hal kecil. Selama ini, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan telah lama mendesak agar kewajiban ini ditetapkan lewat undang-undang. Tanpa landasan hukum, perlindungan sosial bagi PRT bergantung pada kebaikan hati majikan semata.
PRT juga kini berhak atas tunjangan hari raya keagamaan, hak libur, hak cuti, serta batas waktu kerja yang jelas — hal-hal yang selama ini tidak pernah ada jaminan hukumnya. Anak di bawah 18 tahun juga resmi dilarang dipekerjakan sebagai PRT.
Lebih dari Sekadar Hukum
Aktivis Margianta dari Emancipate Indonesia menyebut kondisi PRT selama ini tidak ubahnya perbudakan modern — bukan karena kekerasan fisik semata, tapi karena negara membiarkan struktur yang tidak menghargai kerja perawatan. “PRT adalah fondasi ekonomi nasional karena menopang kelas pekerja lain yang mendelegasikan kerja domestik kepada mereka,” tegasnya.
Anggota DPR dari PKB Luluk Hamidah menambahkan bahwa UU ini membuka akses PRT terhadap mekanisme pengaduan atas pelanggaran hak. “Negara tidak boleh lagi abai terhadap praktik kerja tidak manusiawi di ruang domestik,” ujarnya.
Satu Tahun, Satu Kesempatan
Bagi jutaan keluarga Indonesia yang mempekerjakan PRT, UU ini membawa konsekuensi nyata: kewajiban mendaftarkan PRT ke BPJS, membayar THR, hingga menyepakati perjanjian kerja yang terdokumentasi.
Semua itu bergantung pada peraturan pelaksana yang harus rampung paling lambat April 2027. Satu tahun — untuk membuktikan bahwa UU yang lahir dalam semalam itu cukup kuat bertahan seumur hidup jutaan pekerja yang menunggu keadilannya.***
