Dalam perkara Nomor 81, terdapat dissenting opinion dari empat hakim konstitusi, yakni Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani.
Tag: RUU TNI
UU TNI Didugat ke MK, Pemerintah Tak Komentar Banyak tapi Menghormati Upaya itu
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta agar seluruh pihak tidak terpengaruh dengan isu-isu yang menyebut UU TNI terbaru akan mengembalikan dwifungsi ABRI
Kata Prabowo, Ada Pihak Tertentu yang Bayar Massa untuk Demo hingga Rakyat Terpecah-Belah
Menurut Prabowo, dalam pengelolaan suatu negara, semua pihak perlu mewaspadai kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin mengadu domba seluruh elemen dalam negara.
Ancaman RUU Polri: Ketika Polisi Berpotensi Menjadi ‘Lebih ABRI’ Ketimbang TNI
Polri ini punya dua senjata. Selain senjata api, ada juga ‘senjata’ hukum. Dengan ‘senjata’ kedua ini, Polri bisa memproses hukum siapa pun.
Revisi UU TNI Dikebut untuk Mengimbangi ‘Dwifungsi’ Polri?
Pengamat menilai, pengesahan UU yang dinilai terburu-buru itu sebagai upaya untuk mengimbangi wacana Revisi UU 2/2002 tentang Polri—yang bakal memperluas wewenang polisi di bidang intelijen dan keamanan.
DPR Sahkan Revisi UU TNI, Mahfud MD: Draft Terbaru Tak Mengembalikan Dwifungsi ABRI
Kata Mahfud, revisi UU TNI tidak terlalu mengganggu desain politik yang menjadi cita-cita reformasi.
Pakar Hukum Sebut Revisi UU TNI Berpotensi Memberangus Kebebasan Akademik
Selain mengancam kebebasan akademik, pakar berpandangan, revisi UU TNI melemahkan profesionalisme militer serta berisiko mengembalikan dwifungsi militer seperti di masa Orde Baru.
Rapat RUU TNI di Hotel Mewah: Aktivis Pertanyakan Transparansi dan Efisiensi Anggaran
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sempat menegaskan bahwa RUU TNI tidak akan disahkan sebelum masa reses Lebaran 2025. Namun, diam-diam, pembahasan terus bergulir.
Kasad Sebut Banyak Anggota Jadi Ojek Online, Usul TNI Boleh Bisnis
Selama tidak mengganggu pekerjaan utamanya sebagai prajurit, Maruli menilai anggota yang ngojek itu tidak dilarang.
Kemenkopolhukam Tampung Usul Penghapusan Pasal Larangan Bisnis Anggota TNI
JAKARTA—Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI sedang membahas usul untuk menghapus pasal yang melarang personel TNI menjalankan — baca selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.