Pendakwah sekaligus bos Uhud Tour, Khalid Basalamah, menyerahkan Rp 8,4 miliar ke KPK. Uang itu baru dikembalikan setelah diminta penyidik, bukan atas kesadaran sendiri.
KPK menduga OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro berkaitan dengan penerimaan dari proyek daerah dan jual beli jabatan. Sebanyak 21 orang diamankan bersama uang lebih dari Rp2 miliar.
Tag: KPK
Guru Demokrasi yang Tak Mau Diajar Demokrasi
KPK usulkan batas jabatan ketua umum parpol dua periode. Yang paling keras menolak justru partai-partai dengan ketua yang sudah berkuasa lebih dari satu dekade. Sebuah paradoks demokrasi.
Khalid Salahkan Ibnu Mas’ud dan Muhibbah dalam Kasus Kuota Haji
Khalid Basalamah menyalahkan Ibnu Mas’ud dan PT Muhibbah setelah Uhud Tour terseret kasus kuota haji. Ia mengaku menerima tawaran visa dan menyerahkan Rp8,4 miliar ke KPK.
Bos Uhud Tour Kembalikan Rp8,4 Miliar ke KPK
Khalid Basalamah serahkan Rp8,4 miliar ke KPK terkait korupsi kuota haji. Ia klaim tak tahu asal uang dan tegaskan diri sebagai korban, bukan pelaku.
KPK Periksa Lagi Khalid Basalamah Ungkap Jual Beli Kuota Haji
KPK kembali memanggil bos Uhud Tour Khalid Basalamah untuk mendalami mekanisme jual beli kuota haji khusus 2023–2024 yang sudah menjerat empat tersangka.
MAKI Desak Dewas Periksa Ponsel Lima Pimpinan KPK
MAKI minta Dewas periksa chat di ponsel pimpinan KPK. Benarkah ada intervensi kuat di balik perubahan status tahanan Yaqut? Simak selengkapnya.
Boyamin Desak Gaji Pimpinan KPK Dipotong
MAKI mendesak Dewas KPK menjatuhkan sanksi potong gaji bagi pimpinan KPK usai polemik pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas.
KPK: Dana Korupsi Kerap Mengalir ke Perempuan Simpanan
Wakil Ketua KPK ungkap 81 persen koruptor laki-laki, dan dana hasil korupsi kerap disamarkan lewat aliran ke perempuan di luar keluarga.
KPK Telusuri Fee Kuota Haji hingga Yogyakarta
KPK kembali memeriksa mantan pejabat Kemenag untuk menelusuri penarikan fee kuota haji khusus 2024. Di saat yang sama, kubu Yaqut membantah ada aliran dana dan pengondisian pansus.
KPK Dorong Lima Perbaikan Pemilu
KPK mengusulkan lima pembenahan agar pemilu tidak terus dibebani biaya politik tinggi, mahar pencalonan, dan celah korupsi yang berulang.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.