PBNU Belum Menjawab Catatan Pemeriksaan Ainun Na’im

Prof Ainun Na’im resmi menjadi Bendahara Umum PBNU 2026-2031. (Istimewa) 

Lima hari setelah diangkat, kanal resmi NU memuat profil bendahara tanpa menyinggung status saksi. Hingga Senin pagi, Ainun juga belum memberi klarifikasi.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama belum menjawab catatan pemeriksaan Prof. Dr. H. Ainun Na’im setelah menunjuknya sebagai Bendahara Umum masa khidmat 2026–2031. Katib Aam Mohammad Nuh membacakan nama itu di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu, 30 September 2026.

Hingga Senin pagi, 5 Oktober, tidak ada keterangan baru dari Ainun, Kejaksaan Agung, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi soal statusnya. Kanal NU Online pada Ahad, 4 Oktober, memuat profil pengangkatannya tanpa menyinggung pemeriksaan.

Katib Syuriah PBNU Ikhsan Abdullah tetap pada asas praduga tak bersalah. “Prinsip hukum di dalam hukum acara pidana kita itu presumption of innocence atau praduga tak bersalah,” kata Ikhsan di Jakarta, Ahad, 4 Oktober 2026, dikutip Inilah.com.

Bacaan Lainnya

Mantan Rais Syuriah Muhibbul Aman Aly, pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum, Kejayan, Pasuruan, meminta seleksi lebih ketat. “Kalau memang sudah pernah terlibat hukum, ya harus hati-hati,” ujarnya.

Status Tetap Saksi

Kejaksaan Agung memeriksa Ainun sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada 23 Juni 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggilnya pada 6 Agustus 2025 untuk penyelidikan Google Cloud. Hingga 7 Agustus 2025, ia belum hadir. Tidak ada pengumuman bahwa panggilan itu sudah dipenuhi atau statusnya naik.

Dalam daftar kepengurusan, Ainun tercatat sebagai bendahara umum. Sejumlah salinan susunan juga menaruh Dr. H. Agus Rofiudin pada kategori yang sama, dengan enam nama lain sebagai bendahara. Total pengurus 210 orang, naik 21 dari 189 hasil Muktamar Lampung.

Ketua Umum KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, Ahad malam di Bojonegoro, meminta introspeksi atas tudingan politik uang muktamar. Pernyataan itu tidak menyebut Ainun.

Surat Paguyuban Karyawan Trisakti pada April 2026 dan surat Masyarakat Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia kepada Presiden pada September 2026 tetap desakan pihak luar, bukan putusan.***

Pos terkait