Pakar hukum pidana mendesak aparat mengusut indikasi kebakaran lahan gambut di konsesi terafiliasi Djarum Group. Sorotan ini menambah daftar kasus hukum grup tersebut.
Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, mendesak aparat mengusut tuntas kebakaran lahan gambut di wilayah konsesi korporasi.
Desakan pada Kamis (19/11/2026) itu merespons temuan indikasi titik panas (hotspot) di konsesi tiga perusahaan terafiliasi Djarum Group milik Keluarga Hartono.
Ketiga perusahaan terafiliasi tersebut meliputi PT Wana Hijau Pesaguan, PT Fajar Surya Swadaya, dan PT Silva Rimba Lestari.
Hudi menegaskan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tetapi harus menelusuri tanggung jawab pengelola wilayah konsesi.
“APH (Aparat Penegak Hukum) seharusnya tegas dan tidak peduli korporasi itu apabila memiliki ‘beking‘ siapa pun,” ujar Hudi kepada Inilah.com.
Temuan WALHI dan Data Kebakaran Gambut
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menemukan indikasi kebakaran dan titik panas di konsesi ketiga perusahaan itu pada Agustus hingga Oktober 2026.
Meski demikian, WALHI menyatakan temuan hotspot tersebut belum dengan sendirinya membuktikan perusahaan menjadi penyebab kebakaran atau melakukan tindak pidana.
Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, menilai kebakaran hutan berkaitan dengan tata kelola lahan dan aktivitas korporasi pada Rabu (18/11/2026).
“Karhutla tidak bisa lagi dilihat semata-mata sebagai persoalan ekologis, tetapi juga persoalan struktural yang berkaitan dengan tata kelola,” katanya kepada Inilah.com.
Sementara itu, Pantau Gambut mencatat 263.558,59 hektare area terbakar di kawasan indikatif Fungsi Lindung Ekosistem Gambut sepanjang 1 Januari–30 September 2026.
Luasan tersebut setara dengan 50,14 persen dari total area Kesatuan Hidrologis Gambut yang terbakar secara nasional pada periode yang sama.
Pantau Gambut juga mencatat sekitar 39.055 hektare kebakaran terjadi di area Hak Guna Usaha perkebunan dan 20.248 hektare di konsesi pemanfaatan hutan.
Sorotan Kasus Pita Cukai dan Pajak
Di luar isu lingkungan, PT Djarum tengah menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan dugaan korupsi pita cukai rokok.
Pada Rabu (28/10/2026), KPK menggeledah kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah, bersamaan dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kudus.
Penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik terkait perkara yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara hingga triliunan rupiah.
“Ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penerimaan negara,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).
Sebelumnya, pada akhir 2025, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menyidik dugaan rekayasa pajak Djarum Group periode 2016–2020.
Kejaksaan Agung sempat mencegah Direktur Utama PT Djarum, Victor Rachmat Hartono, ke luar negeri sebelum mencabut status cekal itu pada 28 November 2025.
Kejaksaan juga mencekal mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi serta tiga pihak lain sejak 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026 tanpa pengumuman resmi lanjutan.***





